NasDem Jabar Tegaskan Komitmen Kawal Kasus Asusila Dokter PPDS hingga Tuntas
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
BANDUNG (13 April): DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum terhadap tersangka tindak pidana asusila yang dilakukan oknum dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Umum Pusat (RSHS) Dr. Hasan Sadikin Bandung.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPW Partai NasDem Jawa Barat, Boyke Luthfiana Syahrir, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem Jawa Barat, menegaskan bahwa Partai NasDem melalui BAHU akan aktif mengawal proses hukum ini hingga tuntas.
“Partai NasDem melalui Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Jawa Barat akan ikut mengawal proses hukum ini sampai selesai. Kami meminta aparat penegak hukum benar-benar maksimal dalam melakukan penuntutan dan mendorong putusan yang seberat-beratnya, agar tidak ada lagi predator seksual seperti oknum dokter tersebut,” kata Boyke dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).
Ia juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku tidak boleh dihentikan dengan alasan apa pun, terlebih kasus ini telah menjadi sorotan publik dan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis.
“Tidak boleh ada ruang bagi penghentian penyidikan perkara ini. Kasus kekerasan seksual seperti ini harus ditangani secara terbuka dan tegas. Penegak hukum harus menunjukkan keberpihakan terhadap korban dan keadilan,” tambahnya.
Dia meyakini kekerasan seksual oleh oknum dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Umum Pusat (RSHS) Hasan Sadikin Bandung merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan etika profesi. Pelayanan kesehatan harus menjadi ruang yang aman, berintegritas, dan terbebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.
Pernyataan Boyke Luthfiana Syahrir memperkuat sikap DPW Partai NasDem Jawa Barat sebelumnya yang secara tegas mengecam tindakan asusila di lingkungan rumah sakit, dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan tenaga medis dan peserta didik kedokteran.
(VC/WH/GN)
