Pimpinan TNI-AL Diminta Tingkatkan Pengawasan terhadap Prajurit

Getting your Trinity Audio player ready...

BATAM (25 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, menyoroti sejumlah kasus kriminal yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL). Dia menekankan pentingnya peran pimpinan dalam mengawasi aktivitas para prajurit.

Sejumlah kasus kriminal yang belakangan ini menyeret nama oknum TNI AL menuai sorotan tajam dari publik. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul beberapa insiden yang melibatkan prajurit TNI AL dalam tindak pidana berat, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan.

“Ada beberapa kejadian, khususnya di Angkatan Laut. Walaupun bersifat personel, tetapi ini tidak lepas dari tanggung jawab pimpinan terhadap anggotanya,” kata Machfud seusai Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI-AL(Lantamal) IV Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/4/2025).

Salah satu kasus yang disorot Machfud adalah pembunuhan terkait sewa kendaraan di Tangerang, serta kasus terbaru di daerah pemilihannya Kalimantan Selatan II (Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin), di mana seorang prajurit TNI AL membunuh pacarnya setelah diduga mencoba memperkosanya.

“Ini sungguh miris. Tentu pimpinannya tidak menginginkan anak buah melakukan hal seperti ini,” ujar Machfud prihatin.

Dia menekankan bahwa pengawasan yang berkelanjutan, pemberian aktivitas yang produktif, serta disiplin melalui apel dan kontrol rutin terhadap keberadaan anggota sangatlah penting.

“Jangan sampai beberapa hari tidak ada, hilang, dan tidak dipertanyakan. Pengawasan itu harus berjenjang, dari atas ke bawah,” tegasnya.

Selain itu, Machfud juga menyinggung keterlibatan beberapa oknum aparat dalam masalah keuangan seperti judi online (judol) hingga menyebabkan terlilit pinjaman online (pinjol).

“Selain judol, mereka juga terlibat hal-hal yang menyimpang seperti pinjol. Ini yang perlu dikontrol oleh pimpinan,” katanya lagi.

Machfud berharap pimpinan militer dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan, khususnya dalam membentuk mentalitas dan integritas para prajurit agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang yang mencoreng nama institusi TNI.

(dpr.go.id/*)