Machfud Arifin Dukung Pengembangan Sistem Keamanan Laut Komprehensif

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (28 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, mendukung penguatan TNI Angkatan Laut dalam mengembangkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

Dengan bentangan laut lebih dari 5,8 juta km persegi, Indonesia membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk menjaga kedaulatan perairan. Terlebih, banyak pelanggaran keamanan dan kejahatan di laut saat ini.

“Jangan naruh motor kuncinya tergantung, jangan taruh mobil di pinggir jalan kuncinya tergantung, sama saja suruh nyolong, Pak. Laut kita ini sangat luas, Angkatan Laut perlu kita support menjaga kedaulatan laut,” kata Machfud dalam RDP Komisi I DPR dengan KASAL, Laksamana Muhammad Ali, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Selain menjaga kedaulatan laut dari ancaman pihak luar, Machfud meminta Angkatan Laut turut membantu dalam penegakan pelanggaran hukum di wilayah laut. Dia mencontohkan maraknya penyelundupan benur (benih udang) ke luar negeri.

“Benur keluar ke Vietnam, yang harganya mungkin senilai harga ekstasi. Belanjanya Rp25 ribu, jualnya Rp200 ribu. Kami pengalaman waktu Kapolda Jawa Timur. Itu (penyelundupan) naik pesawat, Pak. Bawanya pakai koper, banyak juga ditangkap Angkatan Laut di Juanda. Bawa dari Bali, dari mana-mana, dari Banyuwangi. Isinya jutaan, Pak,” ujarnya.

Kejahatan yang juga kerap menggunakan jalur laut ialah penyelundupan narkoba. Bisnis haram tersebut harus diberantas untuk menjaga generasi bangsa.

“Angkatan Laut, tugas yang paling kita harapkan adalah nantinya ikut menjaga peredaran narkoba. Narkoba tidak ada yang lewat udara, kalau benur kan banyak lewat udara. Narkoba itu menghancurkan generasi masa depan kita,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan II (Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin) itu juga mempertanyakan kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tengah di proyeksikan menjadi Indonesian Coast Guard.

“Angkatan Laut sendiri menjaga kedaulatan. Kemudian nantinya Bakamla itu harus pada posisi di mana?”

Menurutnya, posisi Bakamla harus tetap di bawah dan dipimpin anggota TNI Angkatan Laut.

“Bakamla kan sama-sama sinergi dengan Angkatan Laut, tetap di atas itu Angkatan Laut, tapi di bawahnya terdiri dari jaksa dan kepolisian selaku penyidik. Kemudian juga dari bea cukai dan sebagainya, lengkap jadinya. Ujungnya nanti kita berharap ada undang-undang memayungi ini,” tukasnya.

(Yudis/*)