Devie Prihartini Harap Wali Kota Bogor Lebih Selektif Tempatkan Pejabat

Getting your Trinity Audio player ready...

BOGOR (30 April): Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani (DPS) mengingatkan pentingnya proses penempatan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor dilakukan secara objektif. Ia berharap Wali Kota Bogor dapat lebih selektif dan profesional dalam mengisi posisi strategis di pemerintahan.

“Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan personal atau faktor like and dislike. Jika ingin Pemkot berjalan maksimal, maka orang yang tepat harus berada di posisi yang tepat,” kata DPS, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

DPS juga menyoroti kinerja dua dinas di lingkungan Pemkot Bogor, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Ia meminta agar Disparbud lebih jeli dalam melihat dan mengembangkan potensi wisata, seperti kawasan Suryakencana yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi namun belum dimaksimalkan.

“Suryakencana memiliki kekhasan budaya Tionghoa yang kuat, dengan bangunan tua, ornamen, dan kuliner khas. Kawasan ini bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata tematik ‘Chinatown’ yang menarik tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara,” jelasnya.

Sedangkan untuk Dinas Koperasi dan UMKM, DPS mengingatkan agar pembinaan terhadap pelaku usaha kecil tidak berhenti pada pelatihan semata. Ia mendorong langkah konkret untuk mendukung sektor UMKM agar bisa berkembang hingga menembus pasar yang lebih luas.

“Setelah pelatihan, harus ada langkah nyata berikutnya. Permodalan, pemasaran, hingga pendampingan menuju pasar nasional dan internasional harus dirancang secara konkret. Jangan hanya berhenti di teori,” ujarnya.

DPS juga menilai kinerja Pemkot Bogor belum menunjukkan keseriusan dalam menjawab tantangan zaman, terutama di tengah situasi efisiensi anggaran saat ini.

Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Bogor itu menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menilai Pemkot Bogor masih terlalu mengandalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.

“Pemkot harus lebih serius dalam bekerja. Jangan hanya mengandalkan pola kerja yang bersifat rutinitas dan bersandar pada kebiasaan lama. Sudah saatnya ada terobosan baru, karena situasi sekarang menuntut pemerintah untuk adaptif dan solutif,” ujar DPS.

Mengenai postur anggaran Pemkot Bogor, DPS menilai belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, anggaran seharusnya memberikan dampak langsung yang bisa dirasakan oleh warga.

“Jangan sampai anggaran habis hanya untuk kebutuhan birokrasi, tanpa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Kita harus ingat bahwa anggaran ini milik rakyat, dan harus dikelola untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Tak hanya itu, DPS juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran yang ketat dan akuntabel. Ia menilai masih ada celah dalam pengelolaan anggaran yang perlu segera dibenahi.

“Pengawasan harus dijalankan secara serius. Jika ada penyimpangan, harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai praktik-praktik seperti itu terus terjadi dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

(WH/KL)