M. Rizky: Perda Pendidikan Jadi Instrumen Pemerataan Akses dan Kualitas Sekolah di Jabar
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
BOGOR (13 Mei): Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, menegaskan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar hukum dan panduan pembangunan sektor pendidikan di Jawa Barat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi Perda tersebut yang digelar di Sanggar Bale Riung, Kampung Babakan RT 04 RW 04, Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, belum lama ini.
Legislator NasDem itu mengatakan saat ini warga Jawa Barat, khususnya anak-anak usia sekolah, sudah wajib menempuh pendidikan minimal 12 tahun. Hal ini merupakan peningkatan dari ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan 9 tahun.
“Pemprov Jawa Barat memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2017 yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama untuk memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan 12 tahun. Lewat perda ini, penyelenggaraan pendidikan bisa lebih merata dan berkualitas, termasuk fasilitas di sekolah-sekolah negeri, khususnya SMA yang menjadi kewenangan provinsi,” jelasnya.
Rizky juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah provinsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata, termasuk melalui kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
“Masyarakat harus bisa merasakan hadirnya Pemprov Jabar dalam kehidupannya. Karena itu, kami dorong masyarakat menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan provinsi, seperti SMA negeri. Kalau SD dan SMP negeri memang kewenangannya di kabupaten/kota,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Rizky berharap masyarakat lebih paham terhadap hak dan kewenangannya dalam dunia pendidikan, serta mampu mengoptimalkan keberadaan Perda sebagai instrumen kontrol dan memfasilitasi pembangunan pendidikan di Jawa Barat.
Ia menambahkan, meskipun sekolah swasta dan madrasah tidak berada langsung di bawah kewenangan provinsi, Pemprov tetap membuka ruang kolaborasi, terutama dalam hal konsultasi dan memfasilitasi kebijakan pendidikan.
“Madrasah, baik ibtidaiyah, tsanawiyah, maupun aliyah, termasuk sekolah swasta, bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami. Akses terhadap Perda ini terbuka, dan kami siap mencarikan solusi,” ujarnya.
(VC/WH/GN)
