Bantu Warga yang Membutuhkan, Pemkot Bersama DPRD Kota Bogor Salurkan Puluhan Kursi Roda
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
BOGOR (25 Mei): Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor menyerahkan bantuan sebanyak 65 unit kursi roda kepada warga di Balaikota Bogor, Sabtu (24/5/2025). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai NasDem Devie Prihartini Sultani (DPS) bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.
Penyerahan bantuan kursi roda ini merupakan bagian dari usulan masyarakat yang diajukan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD untuk tahun anggaran 2024. DPS menegaskan bahwa penyaluran bantuan kursi roda ini merupakan wujud komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Hari ini kami memberikan 65 unit dari total 100 kursi roda yang sudah diusulkan. Sisa 35 akan dibagikan secara berkala. Saya berterima kasih kepada Wakil Wali Kota yang sangat kolaboratif dan mau bekerja sama untuk memudahkan kegiatan ini,” ungkap DPS kepada partainasdem.id, Minggu (25/5/2025).
Menurut DPS, penerima bantuan berasal dari enam kecamatan di Kota Bogor. Ia menegaskan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, bantuan tidak dibatasi oleh daerah pemilihan, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Tim saya turun langsung ke masyarakat. Jika mereka memang membutuhkan, kami akan memberikan bantuan. Ini merupakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Kursi roda yang kami berikan juga merupakan produk yang berkualitas, bukan barang yang sembarangan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa pengadaan kursi roda berasal dari usulan pokok pikiran DPRD.
“Kerjasama ini sangat krusial. Tanpa arahan politik dari DPRD yang mendukung kegiatan sosial, program seperti ini akan sulit terwujud. Kami dari Pemkot merasa sangat terbantu dengan adanya pokok pikiran dari anggota dewan,” tutur Jenal.
Jenal juga mengungkapkan bahwa kebutuhan kursi roda di Kota Bogor masih cukup tinggi. Tahun ini, pengadaan mencapai sekitar 208 unit berdasarkan hasil evaluasi.
“Prosesnya dinamis, dan banyak yang bersifat situasional. Namun, Pemkot tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan sosial,” tutupnya.
(WH/AS)
