Nurhadi Tegur Menkes karena Dinilai Menyinggung Perasaan Publik

JAKARTA (26 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI dari dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyampaikan teguran terbuka kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, atas sejumlah pernyataan di ruang publik. Pernyataan Menkes dinilai menyinggung perasaan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi dan kesehatan yang rentan.

Nurhadi secara khusus menyoroti dua pernyataan Menkes yang belakangan ramai menjadi pembicaraan, yakni soal orang dengan lingkar pinggang lebih dari 33 cm yang disebut cepat meninggal, serta pernyataan bahwa orang bergaji Rp5 juta pasti tidak pintar dan tidak sehat. Bagi Nurhadi, ucapan-ucapan seperti itu tidak hanya keliru secara ilmiah, tetapi juga tidak memiliki empati sosial dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Masyarakat kita, terutama di daerah pemilihan saya di Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri), banyak yang hidup sederhana. Penghasilan mereka terbatas dan kondisi kesehatan juga belum tentu ideal. Tapi mereka tetap bekerja keras, hidup bermartabat, dan ingin diperhatikan, bukan malah dipermalukan oleh pernyataan-pernyataan yang tidak bijak,” tegas Nurhadi dalam Rapar Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2026).

Menurut Nurhadi, seorang menteri, apalagi di bidang kesehatan, bukan hanya berkewajiban menyampaikan data dan kebijakan, tapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga suasana batin rakyat. Dalam pandangannya, komunikasi publik seorang pejabat negara harus mampu memberi semangat, bukan menyebarkan stigma.

Dia menambahkan, tidak selayaknya penghasilan atau ukuran tubuh dijadikan tolok ukur atas kecerdasan dan kesehatan seseorang. Negara, kata Nurhadi, seharusnya hadir untuk menjamin bahwa semua warga tak peduli status ekonominya, memperoleh hak atas layanan kesehatan yang berkualitas dan informasi yang edukatif serta membangun.

Nurhadi pun mendesak agar Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cara menyampaikan pesan kepada publik. Perlu pendekatan komunikasi yang berbasis data yang valid, serta disampaikan dalam bahasa yang lebih empatik dan membangun kepercayaan rakyat.

“Di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan, rakyat tidak butuh stigmatisasi. Yang mereka butuhkan adalah harapan. Dan harapan itu bisa dimulai dari bagaimana kita para pejabat negara, berbicara kepada mereka,” tutup Nurhadi.

(Yudis/*)