Pemerintah Diminta Proaktif Cegah Perdagangan Orang Berkedok Peluang Kerja

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (4 Juni): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti pentingnya peran pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan, untuk mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke luar negeri.

Dia mengungkapkan, banyak kasus tragis yang menimpa para pekerja migran belakangan ini karena masalah administrasi.

“Penting sekali peran pemerintah daerah sampai tingkat desa. Kenapa? Karena biasanya mereka yang mengeluarkan izin untuk warga bisa keluar negeri. Di sinilah kita harus gencar menyosialisasikan bahaya pekerja ilegal agar tidak ada lagi korban berjatuhan,” tegas Felly seusai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/6/2025).

Felly mengatakan banyak masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara, masih belum paham risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Mereka sering tergiur iming-iming dari calo yang tidak bertanggung jawab, padahal di baliknya ada ancaman yang bisa berakhir tragis.

“Banyak yang tidak tahu. Mereka ditawari Rp10 juta sampai Rp15 juta oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan keluarga mengizinkan karena tidak paham risikonya. Mereka pergi tanpa dokumen lengkap, tanpa keahlian, dan akhirnya jadi korban,” katanya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa pekerja ilegal yang dikirim ke negara-negara seperti Kamboja seringkali dipaksa bekerja di lingkungan criminal karena terjebak dalam penipuan online terorganisasi. Felly bahkan menyebut situasi itu sebagai perbudakan modern.

“Coba bayangkan, kasus-kasus belakangan ini menunjukkan mereka dipekerjakan di beberapa negara, terutama Kamboja, hanya untuk menipu masyarakat kita sendiri. Ini sesuatu yang tidak bisa mereka tolak karena mereka terjebak dalam semacam mafia. Apapun yang diperintahkan harus mereka lakukan,” tegasnya.

Felly menyebutkan bahwa Sulawesi Utara menjadi provinsi kedua terbanyak pengirim pekerja ilegal. Hal itu adalah peringatan serius bagi semua pihak, terutama aparat desa, lurah, dan camat, agar tidak mudah memberikan izin perjalanan tanpa memahami tujuan dan status keberangkatan warganya.

“Karena kita urutan kedua terbesar, mari masyarakat Sulawesi Utara, kita saling peduli satu sama lain. Untuk bapak lurah, bapak hukum tua, atau bahkan bapak camat, jangan terlalu mudah mengeluarkan izin tanpa kejelasan. Kalau kita tidak peduli, ini akan terus berulang,” tambah Felly.

Menurutnya, pengawasan bersama adalah kunci agar tragedi kemanusiaan akibat pengiriman pekerja ilegal tidak terus terjadi.

“Kalau ada yang meninggal dan dipulangkan sebagai jasad, itu tidak ada untungnya sama sekali,” ujarnya prihatin.

Felly menekankan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang migrasi aman harus dilakukan secara besar-besaran, dimulai dari tingkat paling bawah. Pemerintah daerah diminta lebih proaktif dalam mengidentifikasi warganya yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia berkedok peluang kerja.

“Mari kita saling peduli. Mereka yang mau pergi itu harus pahami betul mau pergi ke mana. Jangan sampai mereka pergi sebagai turis, tapi sebenarnya mau bekerja. Ini juga harus hati-hati,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)