Banyak Aset Daerah Belum Tercatat, Hambat Perbaikan Infrastruktur Jakarta

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (12 Juni): Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Ongen Sangaji, menyoroti masih banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tercatat secara resmi.

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu hambatan utama dalam melaksanakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Jakarta.

“Dinas-dinas terkait, seperti yang menangani pengaspalan jalan atau perbaikan saluran, sebenarnya bisa saja langsung dieksekusi. Tapi kalau asetnya belum tercatat secara resmi sebagai milik pemerintah daerah, maka jadi sulit,” ujar Ongen di Jakarta, Rabu (11/6).

Ongen menegaskan, banyak fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang hingga kini belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Kondisi ini menyebabkan program-program perbaikan infrastruktur tidak dapat dijalankan secara optimal.

“Ini harus segera kita selesaikan. Pemerintah daerah perlu mendata ulang semua aset yang belum tercatat, terutama fasos-fasum yang jumlahnya sangat banyak,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Ongen menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta akan melakukan klasifikasi dan pemetaan ulang terhadap aset-aset tersebut. Proses ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah administratif.

Dengan penataan aset yang lebih baik, Ongen berharap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Jakarta dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan merata.

“Kita akan mulai dari Jakarta Pusat, lalu Jakarta lainnya, termasuk Kepulauan Seribu. Setelah itu baru bisa kita simpulkan, lalu kita dalami aset-aset mana saja yang memang harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

(FM/WH/KL)