Masa Jeda Tarif AS Segera Berakhir, Pemerintah Didorong Cari Solusi Jangka Panjang

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (19 Juni): Menjelang berakhirnya masa jeda tarif 32% yang dipatok Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong pemerintah Indonesia melanjutkan dialog dan mencari solusi jangka panjang yang berkeadilan.

“Usulan Indonesia untuk menambah impor sebesar US$18 miliar, menurunkan syarat kandungan lokal, dan mempermudah perizinan bagi perusahaan AS, perlu diimbangi dengan keberanian menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat hilirisasi industri,” kata Amelia dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Masa jeda tarif AS untuk Indonesia akan berakhir pada 9 Juli 2025. Menurut Amelia, 90 hari masa jeda tersebut adalah momen penting yang menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia masih memiliki ruang negosiasi strategis di tengah ketegangan dagang global.

“Namun, berakhirnya masa jeda ini menjadi ujian bagi ketahanan dan keberanian diplomasi perdagangan Indonesia,” kata Amelia.

Jika tarif tersebut kembali diberlakukan tanpa tercapainya kesepakatan, lanjutnya, maka akan berdampak langsung pada daya saing eksportir nasional, khususnya sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada pasar AS.

Kapoksi NasDem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu menyatakan, di tengah ketidakpastian global yang juga dipengaruhi oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, stabilitas perdagangan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik kawasan dan dinamika keamanan global.

“Ketegangan antara Israel dan negara-negara regional seperti Iran, serta dampaknya pada jalur pelayaran dan harga energi, berpotensi memengaruhi biaya logistik dan strategi ekspor kita,” tandasnya.

Dia mengapresiasi alokasi stimulus Rp24,4 triliun atau setara US%1,5 miliar oleh pemerintah sebagai langkah antisipatif. Namun seharusnya tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada penguatan industri kecil dan menengah, serta percepatan transformasi ekonomi domestik.

“Komisi I DPR, melalui peran strategis BKSAP dan diplomasi antarparlemen, akan terus mendorong penguatan kerja sama yang setara dan konstruktif dengan Kongres AS dan mitra internasional lainnya. Indonesia harus tampil sebagai mitra sejajar, bukan hanya menjadi pasar pasif dalam arsitektur ekonomi global,” tukas Amelia.

(Yudis/*)