Soroti Pesta Gay di Puncak, Ketua Fraksi NasDem Bogor Minta Pengawasan Vila Diperketat

Getting your Trinity Audio player ready...

BOGOR (24 Juni): Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, Fahirmal Fahim, menyatakan keprihatinnya atas pesta gay berkedok family gathering yang digelar di salah satu vila di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor.

Diketahui, sebanyak 75 orang diamankan dalam penggerebekan oleh pihak kepolisian, Senin (23/6), terdiri dari 74 laki-laki dan seorang perempuan. Undangan kegiatan tersebut disebarkan secara terbuka melalui media sosial.

Dari informasi yang diperoleh diketahui sebanyak 30 orang yang diamankan berstatus reaktif Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan di antaranya menderita penyakit kelamin (sifilis). Mereka tak hanya berasal dari Jakarta dan Bekasi tapi ada juga warga Kabupaten Bogor.

“Ini sangat meresahkan. Selain bertentangan dengan norma agama dan sosial budaya masyarakat Bogor, adanya peserta yang reaktif mengidap penyakit menular seperti HIV tentu kian menambah kekhawatiran. Kami prihatin dan berharap kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” ujar Fahim, dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, kasus ini bukan yang pertama terjadi di wilayah Puncak. Sebelumnya, pada 2022, publik sempat dihebohkan dengan kabar rencana pesta serupa yang mengatasnamakan komunitas “Jajaka Indonesia” dan telah menyewa salah satu vila di Megamendung.

Fahim mendorong agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor bersama instansi terkait dapat mengambil langkah konkret guna meningkatkan pengawasan di sektor pariwisata, khususnya pengelolaan vila.

“Kami mengimbau agar dinas terkait berkoordinasi lebih intens dengan para pemilik vila, aparat keamanan, serta pemerintahan desa dan kecamatan setempat. Perlu sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, tanpa harus mengusik privasi penyewa, namun tetap menjaga ketertiban dan keamanan,” tegas anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Bogor 3 itu.

Ia menambahkan, kawasan Puncak selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan, namun potensi penyalahgunaan vila untuk kegiatan yang melanggar hukum dan norma harus diantisipasi secara serius.

“Jangan sampai citra wisata kita tercoreng. Pemerintah harus hadir untuk memastikan sektor pariwisata tumbuh sehat dan aman, baik bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar,” demikian Fahim.

(WH/GN)