Saan Mustopa Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Cegah PHK Massal

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (26 Juni): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tentang potensi gelombang PHK yang besar.

Menurut Saan, potensi PHK massal yang disampaikan pemerintah harus dijadikan sinyal peringatan serius.

“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Saan juga menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi-komisi terkait di DPR RI untuk menyikapi fenomena itu secara sistematis dan terukur.

“Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi. Tujuannya jelas, untuk mencegah PHK puluhan ribu tenaga kerja,” tegas legislator Partai NasDem itu.

Sebelumnya, Luhut mengatakan meskipun terjadi penurunan produktivitas di beberapa sektor, pemerintah menargetkan penciptaan 67.800 lapangan kerja baru sebelum akhir 2025.

Namun, berbagai pengamat menilai angka tersebut belum sebanding dengan ancaman PHK massal yang dipicu perlambatan ekonomi global, pelemahan daya beli, dan transformasi digital yang belum siap ditopang oleh sebagian pelaku industri dalam negeri.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga kuartal I 2025, tercatat lebih dari 38.000 pekerja telah terkena PHK, dengan sektor manufaktur dan tekstil menjadi penyumbang terbesar.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan angka tersebut bisa melonjak dua kali lipat hingga akhir tahun jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah.

Saan menekankan bahwa antisipasi tidak hanya cukup dengan klaim penciptaan lapangan kerja, tetapi harus didukung dengan data konkret dan respons kebijakan yang adaptif.

“Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” katanya.

DPR RI, lanjut Saan, siap mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK yang mencakup insentif pajak bagi industri padat karya, stimulus pelatihan ulang tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja terdampak.

“Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)