Pendidikan Bukan Sekadar Sekolah, Tapi Jalan Mengangkat Martabat

Getting your Trinity Audio player ready...

CIMAHI (1 Juli): Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan pendidikan yang adil dan merata.

Penegasan itu ia sampaikan saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cimahi, Senin (30/6/2025).

Di hadapan para pengurus dan kader Muhammadiyah, Kang Rachmat, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa perda tersebut hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Pendidikan di Jawa Barat sudah memiliki payung hukum yang lengkap. Dari sisi peserta didik, sistem pendidikan, guru, dosen, hingga pembiayaannya telah diatur dengan sangat jelas. Perda ini merangkum semua itu agar pembangunan pendidikan di Jawa Barat berjalan secara efektif, adil, dan merata,” ujar Kang Rachmat.

Ketua DPW NasDem Jawa Barat itu menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai falsafah lokal Jawa Barat seperti silih asah, silih asih, silih asuh dijadikan sebagai landasan pembentukan sumber daya manusia yang cageur (sehat, baik secara fisik maupun mental), bageur (baik hati, ramah, sopan), bener (benar, jujur), pinter (pintar, cerdas, tur singer (cermat, teliti, mawas diri).

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, sekolah swasta seperti Muhammadiyah memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, dan pemerintah harus hadir untuk mendukung keberlangsungan serta kualitasnya.

“Jangan ada lagi anggapan bahwa sekolah swasta adalah kelas dua. Pemerintah harus memperlakukan semua lembaga pendidikan secara adil, termasuk dalam hal pembiayaan. Kita sedang mendorong skema bantuan langsung kepada peserta didik melalui kartu pendidikan berbasis siswa,” tegasnya.

Kang Rachmat juga menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat terus mengawal kebijakan agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena alasan biaya. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk Muhammadiyah, dalam menyukseskan agenda pendidikan di Jawa Barat.

(VC/WH/GN)