Pemerintah Diminta Segera Rampungkan Pembangunan Bendungan di NTB

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (10 Juli): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mendesak pemerintah menyelesaikan sejumlah proyek bendungan di NTB yang telah selesai dibangun namun belum dapat dimanfaatkan.

Mori mencontohkan, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Kabupaten Dompu. Kedua bendungan itu telah selesai dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi pada 2018, namun hingga kini belum dapat digunakan.

“Dulu cita-cita kita di bendungan yang begini hebat, begini indah, mau untuk pariwisata, untuk perikanan, dan sebagainya. Bapak bisa bayangkan, berapa uang yang kita belanjakan. Tapi sampai hari ini sama sekali belum bisa dimanfaatkan,” kata Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri PU, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Bendungan Tanju diproyeksikan mampu menampung air 18 juta meter kubik dan akan mengairi lahan pertanian 2.250 hektare. Harapannya, sawah di sekitar bendungan mendapat air yang maksimal sehinga dapat panen tiga kali setahun.

“Sampai hari ini, bendungan belum bisa dipergunakan karena belum dituntaskannya jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi ada 58 km, ada 14 km yang belum dituntaskan,” kata Mori.

Ia mengatakan, jaringan irigasi bendungan Tanju yang sudah dibangun sepanjang 44 km kini sudah rusak dan bersedimen di atas 80%.

Selain itu, ada juga Bendungan Mila yang diproyeksikan berfungsi mendukung suplai air untuk lahan seluas 1.689 hektare, dan juga menjadi sumber air baku.

“Jaringan pipa transmisinya sudah selesai dibangun oleh SDA, tapi belum bisa dimanfaatkan karena jaringan distribusi utamanya belum dilaksanakan oleh Cipta Karya. Jadi sambungan ke rumah-rumahnya belum masuk. Ini mau kita tunggu sampai kapan? Kan mubazir,” tegas Mori.

Legislator dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu meminta Kementerian PU menganggarkan dana untuk melanjutkan kedua proyek tersebut. Infrastruktur itu juga dalam rangka mendukung visi swasembada pangan.

“Mohon dianggarkan. Mau ditunggu kapan lagi? Masalah swasembada pangan, perlu kami ingatkan bahwa menurut Menko Zulkifil Hasan, memang stok cadangan beras kita aman sampai 2026. Tapi itu semata-mata karena perintah Presiden untuk menyerap seluruh beras petani oleh Bulog. Kalau produksinya belum ada peningkatan,” tukasnya. (Yudis/*)