Belanja Pegawai Pemkot Malang Tinggi, NasDem: Harus Diikuti Kualitas Layanan Publik
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
MALANG (16 Juli): Ketua Fraksi NasDem-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyoroti tingginya alokasi anggaran untuk belanja pegawai.
Dia menegaskan tingginya alokasi anggaran belanja pegawai harus dapat diikuti dengan kualitas pelayanan publik di masyarakat.
“Tidak hanya NasDem-PSI, tetapi semua fraksi juga menyoroti masalah belanja pegawai yang di atas mandatory spending, yakni di atas 30 persen,” kata Dito di Malang, belum lama ini.
Jika diprosentase, saat ini alokasi belanja pegawai di Kota Malang mencapai 37 persen. Atau kurang lebih sebesar Rp 900 miliar. Dito menilai, angka tersebut terbilang tinggi dari postur APBD Kota Malang sebesar Rp 2,4 triliun. Belanja pegawai kalau di proyeksinya itu Rp 1,1 triliun.
Mandatory spending alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk diterapkan pada 2027 mendatang. Sehingga, masih ada waktu bagi Kota Malang untuk dapat menyesuaikan.
Dito mengatakan sangat tidak diinginkan jika tingginya anggaran belanja pegawai ini tak menjadi beban bagi APBD mengingat bahwa Kota Malang juga masih harus bergelut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Nah ketika ada keterbatasan dalam PAD, sedangkan kemudian APBD banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, tentu tidak sehat bagi APBD Kota Malang,” kata politisi muda NasDem ini.
Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bahwa Kota Malang harus dapat mewujudkan kemandirian fiskal. Sehingga, tingginya belanja pegawai di Kota Malang nantinya juga dapat ditopang dengan tingginya PAD.
Selain soal PAD, tingginya belanja pegawai juga harus diikuti kualitas pelayanan publik yang prima. Sedangkan saat ini, menurut Dito, tanggung jawab dan kinerja layanan masih bermasalah karena terbatasnya SDM.
Ia berpendapat, masyarakat sebenarnya tidak peduli dengan anggaran belanja pegawai. “Yang penting pelayanan publik yang mereka dapatkan bisa maksimal dan masyarakat terlayani dengan baik,” pungkas Dito.
(WH/GN)
