Syarif Fasha Sarankan TPS 3R Yogyakarta Menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
YOGYAKARTA (21 Juli): Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengapresiasi keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang berada di tengah kawasan pemukiman Kota Yogyakarta. Fasilitas tersebut sudah berjalan dengan baik karena berhasil memilah dan mengelola sampah.
“Saya melihat juga untuk ukuran TPS 3R sudah luar biasa, bagus karena di situ tidak hanya pemilahan tapi pengolahan. Pengolahan di sini juga bagaimana sampah organik itu di-packing, plastiknya juga kemudian organiknya dijadikan pupuk,” ujar Syarif dalam kunjungan ke TPS 3R Nitikan, Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025).
Meski demikian, Syarif memberikan sejumlah masukan agar pengelolaan sampah semakin optimal. Ia mendorong agar sampah anorganik juga diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai seperti Refused Derived Fuel (RDF). Menurutnya, TPS 3R saat ini belum sampai pada tahapan tersebut.
Syarif juga menyoroti pentingnya aspek lingkungan dan kenyamanan warga sekitar. Ia mengusulkan adanya pembatas menggunakan paranet untuk mengurangi debu, serta pemasangan exhaust fan guna mengendalikan sirkulasi udara di area TPS 3R yang berada di tengah pemukiman padat.
Lebih jauh, legislator Fraksi Partai NasDem itu menyarankan agar TPS 3R di Yogyakarta dijadikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Kalau ini dijadikan UPTD untuk TPS 3R, maka mereka bisa menghasilkan dana, uang. Dalam arti kata, semua hasil ini nanti bisa dibelanjakan, kemudian bisa untuk membiayai kegiatan operasional TPS 3R. Jadi tidak tergantung dengan APBD lagi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengurangan beban di TPA. Menurutnya, ke depan Indonesia harus meninggalkan praktik open dumping dan beralih ke sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan.
“Kalau misalnya memungkinkan, sampah-sampah itu diolah di tempat asalnya minimal misalnya 30 persen, bisa kita hambat tidak dikirim semua ke TPA. Ini akan menghemat biaya pengangkutan, operasional, dan juga mengelola keterbatasan lahan,” pungkas Syarif.
(dpr.go.id/*)
