Karhutla di Limapuluh Kota kian Mengkhawatirkan, Butuh Pemadaman dari Udara

JAKARTA (22 Juli): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.

Dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, ia mendesak pemerintah pusat segera mengirimkan bantuan helikopter pemadam guna mengatasi kebakaran di area yang sulit dijangkau oleh petugas darat.

“Kebakaran ini bukan hanya mengancam hutan dan lahan pertanian, tapi juga mulai mendekati kawasan padat penduduk dan jalur jalan raya. Ini situasi yang tidak bisa dianggap remeh,” ujar Cindy dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

Legislator dari Dapil Sumatra Barat II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu menilai, pemadaman melalui udara adalah langkah yang paling realistis dan cepat, mengingat medan yang berat dan sulit ditembus oleh kendaraan darat.

Pemkab Lima Puluh Kota sendiri telah resmi menetapkan status tanggap darurat karhutla selama 14 hari, terhitung mulai 17 hingga 30 Juni 2025. Selama periode itu, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus berupaya melakukan pemadaman, namun skala kebakaran yang telah menghanguskan lebih dari 50 hektare area hutan, perbukitan, hingga lahan pertanian memerlukan penanganan lebih lanjut dari tingkat nasional.

Cindy meminta pemerintah untuk segera mengoordinasikan dukungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar respons cepat dan terpadu dapat segera dilakukan di daerah bencana.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal keselamatan warga dan ketahanan pangan kita. Jangan sampai karhutla ini berdampak panjang terhadap produksi pertanian dan kehidupan masyarakat di sana,” tambahnya.

Cindy berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan agar penanganan karhutla tidak hanya reaktif, tapi juga mengarah pada solusi jangka panjang, termasuk edukasi pencegahan, penguatan satgas karhutla daerah, dan peningkatan sistem deteksi dini. (Yudis/*)