Hidupkan Aktivitas IKN, Wapres Diharapkan Segera Berkantor di Sana

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (25 Juli): Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar tidak menjadi proyek yang terlantar dan membebani negara. Ia mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan di IKN.

“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Menurut Saan, keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong. Kehadiran Wapres juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah ASN yang perlu dipindahkan serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di sana.

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata Saan.

Legislator Partai NasDem itu juga menyoroti agar pengalokasian anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya.

Dengan aktivitas pemerintahan berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara.

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.

Lebih lanjut, Saan menilai bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, ia optimistis misi tersebut dapat tercapai secara bertahap.

“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)