Sahroni Soroti Sejumlah Permasalahan di Polda NTT

Getting your Trinity Audio player ready...

KUPANG (25 Juli): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti sejumlah permasalahan di lingkup Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Mulai dari kebutuhan anggaran, hingga gedung yang sudah tua yang memerlukan renovasi.

“Masalah pengawasan dan budgeting menjadi catatan utama kami. Banyak gedung tua yang harus segera diperhatikan. Hasil kunjungan ini akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk mendapat tindak lanjut,” ujar Sahroni saat memimpin Kunker Reses Komisi III DPR di Mapolda NTT, di Kupang, Jumat (25/7/2025).

Legislator Partai NasDem itu menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko yang dinilai telah menunjukkan integritas tinggi dalam waktu singkat sejak menjabat.

Kinerja Kapolda dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat juga dianggap sebagai langkah positif yang harus dipertahankan dan dikembangkan.

“Kapolda NTT menunjukkan kemampuan dan komitmen luar biasa. Ini adalah bentuk pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia,” kata Sahroni.

Selain itu, Sahroni juga menaruh perhatian khusus  kepada anggota Babinkamtibmas yang bertugas di wilayah terluar dan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi III memberikan bantuan 20 unit motor trail guna mendukung operasional para petugas di lapangan.

“Motor trail ini sangat dibutuhkan, terutama oleh polsek-polsek yang berada di daerah perbatasan. Ini akan sangat membantu mobilitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sahroni.

Kapolda NTT menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan perhatian yang diberikan. Mereka mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelayanan publik, namun berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.

“Kami menerima banyak masukan dan kritik yang membangun. Ini menjadi semangat bagi kami untuk memperbaiki layanan dan menjadi institusi yang lebih dipercaya masyarakat,” ujar Rudi.

Kunjungan tersebut menjadi wujud sinergi antara legislatif dan kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti NTT.

(dpr.go.id/*)