Pemerintah Diharapkan Serius Melakukan Transisi Energi Fosil ke EBT
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
JAKARTA (30 Juli): Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, berharap Pemerintah Indonesia serius dalam melakukan transisi penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Hal itu penting untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim global.
“Latar belakang perubahan iklim global itu mendesak untuk menjadikan dasar kita melaksanakan transisi energi menuju sumber energi yang terbarukan,” kata Syarif dalam diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC Indonesia Menuju COP 30 di Brazil, yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Penggunaan energi, terutama yang tidak ramah lingkungan, kata Syarif, menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Untuk itu, penggunaan EBT sangat penting untuk menghambat pemanasan global.
“Optimalisasi EBT merupakan kunci untuk pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution/kontribusi negara dalam mengatasi perubahan iklim) nanti,” tegasnya.
Menurut Syarif, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan EBT. Indonesia mempunyai sumber energi terbarukan seperti energi surya, air, panas bumi, hingga bioenergi.
“Pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan potensi EBT di Indonesia? Kita kalau dikatakan siap, kita belum siap, tetapi kita harus nyatakan bahwa kita harus mulai,” tandasnya.
Lebih lanjut Syarif menguraikan beberapa hambatan dalam optimalisasi EBT di Tanah Air. Salah satunya ialah skema insentif dan tarif EBT yang belum kompetitif.
“Skema insentif yang didapatkan, baik itu dari pelaku usaha swasta maupun harga yang dibuat pemerintah pada masyarakat masih terlalu tinggi. Insentif kepada pelaku swasta terlalu tinggi, kemudian harga yang dihasilkan, yang dijual kepada masyarakat juga masih terlalu tinggi,” urainya.
Selain itu, lanjut Syarif, hambatan lain dari pengembangan EBT ialah masih ketergantungan pada energi fosil dan infrastruktur EBT yang masih terbatas.
“Butuh kepastian regulasi dan investasi yang masih fluktuatif,” tukas legislator Partai NasDem itu.
(Yudis/*)
