Andina Narang Minta Pemerintah Lindungi WNI Terdampak Gempa Rusia

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (31 Juli): Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 8.7 mengguncang pesisir Timur Kamchatka, Rusia pada Rabu (30/7). Musibah itu memicu gelombang tsunami di beberapa wilayah Rusia hingga Jepang.

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan pemerintah dalam melindungi WNI yang berada di wilayah terdampak, baik di Rusia maupun di Jepang yang terkena dampak tsunami.

“Kami sangat prihatin dengan musibah gempa dan tsunami yang terjadi. Prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan WNI kita yang berada di Rusia dan Jepang. Kami mendesak Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau situasi, berkoordinasi dengan perwakilan RI di sana, dan memberikan bantuan yang diperlukan,” ujar Andina, Rabu (30/7/2025).

Andina berharap agar seluruh WNI di Rusia dan Jepang selalu dalam keadaan aman dan diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam.

“Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita, karena bencana alam bisa datang kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

Selain itu, Andina mengapresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya BMKG, dalam mengeluarkan peringatan dini tsunami. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peristiwa itu menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem peringatan dini bencana di Indonesia secara menyeluruh.

Pada Rabu (30/7), BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk 10 wilayah di Indonesia, meliputi Talaud, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Rajaampat, Biaknumfor, Supiori, Sorong bagian Utara, Jayapura, dan Sarmi.

“Peringatan dini yang cepat dan akurat adalah kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Kita harus memastikan bahwa sistem peringatan dini kita berfungsi dengan baik, menjangkau seluruh masyarakat yang berpotensi terdampak, dan dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu menyoroti bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, baik gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, maupun tanah longsor. Oleh karena itu, investasi dalam sistem peringatan dini bencana merupakan investasi untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat.

“Kita harus belajar dari pengalaman, baik dari peristiwa tsunami Aceh maupun tsunami yang terjadi di negara lain. Sistem peringatan dini harus terus diperbarui, diuji coba secara berkala, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat juga harus dilatih untuk merespons peringatan dini dengan cepat dan tepat,” jelasnya.

Selain itu, Andina juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana. Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan program-program edukasi dan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana.

“Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melindungi diri sendiri dan keluarga saat terjadi bencana,” katanya.

Pemerintah juga diminta untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. Ia menilai, penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, Badan SAR Nasional (Basarnas), BMKG, dan organisasi masyarakat sipil.

“Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimobilisasi dan didistribusikan secara efektif dan efisien. Kita harus menghindari ego sektoral dan bekerja sama untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

(Yudis/*)