Furtasan Berkomitmen Perjuangkan Akses Anggaran yang Setara bagi Sekolah Swasta

Getting your Trinity Audio player ready...

SERANG (31 Juli): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Furtasan Ali Yusuf, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan akses anggaran yang setara bagi sekolah swasta, termasuk dana revitalisasi infrastruktur pendidikan hingga Rp500 juta per sekolah.

“Banyak sekolah swasta yang justru menampung siswa-siswa dari keluarga ekonomi lemah, tapi mereka sering tertinggal dalam akses bantuan pemerintah. Itu tidak adil,” ujar Furtasan di sela-sela kegiatan serap aspirasi di sejumlah sekolah, di Serang, Banten, Rabu (30/7/2025).

Furtasan menyampaikan bahwa sekolah swasta tidak boleh lagi menjadi pelengkap dalam sistem pendidikan nasional, melainkan harus mendapatkan perhatian yang setara dengan sekolah negeri.

“Karena itu kami perjuangkan agar dana revitalisasi fasilitas sekolah, hingga Rp500 juta juga dapat diakses oleh sekolah swasta,” kata Furtasan.

Komitmen Furtasan disambut antusias oleh para kepala sekolah dan tenaga pendidik sekolah swasta.

Furtasan memperlihatkan upaya konkret dengan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dengan terus memperjuangkan kesetaraan akses, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, ia berharap wajah pendidikan di Banten menjadi lebih adil dan berkualitas.

“Kita ingin pendidikan Indonesia tidak terbagi dua, negeri dan swasta. Keduanya sama-sama mencetak masa depan bangsa. Dan negara harus hadir untuk keduanya,” tegasnya.

Dalam safari kunjungan tersebut, Furtasan banyak berdialog dengan para guru dan wali murid. Beberapa masalah disampaikan, salah satunya terkait Program Indonesia Pintar (PIP). Beberapa persoalan yang muncul antara lain keterlambatan pencairan dana, belum adanya rekening siswa, serta perlunya pendampingan teknis dari pihak sekolah.

“Kalau rekening sudah ada, dana langsung ditransfer melalui Bank BRI. Jika belum, sekolah harus bantu proses pembukaan. Waktu pencairan bisa dua hingga empat minggu tergantung kelengkapan administrasi,” jelas Furtasan.

Di hadapan ratusan wali murid, guru, dan kepala sekolah, Furtasan menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal program PIP

“Jangan diam ketika ada kendala. Setiap suara Bapak-Ibu akan jadi bahan evaluasi kami di DPR RI. Program ini milik rakyat, dan rakyat punya hak untuk memastikan ia berjalan tepat sasaran,” tegasnya. (Yudis/*)