Martin Manurung Tekankan Penggunaan Dana Desa secara Transparan dan Terarah

Getting your Trinity Audio player ready...

DOLOKSANGGUL (3 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.

“BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai pendamping harus memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sesuai koridor hukum dan manfaatnya nyata bagi masyarakat,” ujar Martin saat menjadi narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Aula Huta Mas Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbamas), Sumatra Utara, Jumat (1/8/2025).

Martin membawakan materi tentang pengawasan DPR/DPD terhadap pelaksanaan UU APBN serta kebijakan desa. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang terarah dan sesuai tujuan.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Oktana Yudha Sakti, memaparkan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa TA 2025. Sementara itu, Berliana Simatupang, SE dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumut menjelaskan kewenangan daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Workshop yang dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, camat, dan kepala desa se-Humbahas itu juga turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora, serta sejumlah anggota DPRD Humbahas, dengan moderator Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan & Perlindungan Anak (PMDP2A) Humbahas, Maradu Napitupulu.

Kepala BPKP Perwakilan Sumut, Nugroho Sri Danardono, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi produktif dan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Kami ingin memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Bupati Humbahas yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Tua Marsatti Marbun, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan workshop ini.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena workshop ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa demi kepentingan masyarakat,” katanya. (Agus/*)