Pejabat Publik Harus Bijak dan Sensitif dalam Merespons Dinamika Masyarakat

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (14 Agustus): Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menanggapi kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama dalam membangun relasi yang sehat antara kepala daerah dan masyarakat.

“Kasus di Pati adalah hikmah dan pelajaran bagi kita semua untuk melihat kembali bagaimana seharusnya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat,” ujar Rifqinizami kepada wartawan, Kamis (14/08/2025).

Menurutnya, aksi demo di Pati merupakan luapan dari rakyat, karena mereka tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal. Pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat.

Ia menekankan pentingnya pejabat publik untuk lebih bijak dan sensitif dalam merespons dinamika di masyarakat. Menurutnya, tindakan saling mengontrol antara legislatif dan eksekutif masih bisa dilakukan tanpa harus menempuh pemakzulan.

“Pandangan saya, kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan terhadap bupati,” kata dia.

Tetapi, bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Sudewo sebagai bupati Pati. Mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” usulnya.

Ketua DPP Partai NasDem itu juga memaparkan bahwa persoalan yang terjadi di Pati tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal nasional dan daerah. Rendahnya kemandirian fiskal membuat banyak daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Ketika terjadi refocusing anggaran oleh pemerintah pusat, banyak daerah mengalami tekanan, dan sebagian kepala daerah merespons dengan menaikkan pajak daerah, yang tidak selalu diterima baik oleh masyarakat.

“Masalah ekonomi nasional dan daerah sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, kebijakan yang tidak populer harus diiringi dengan komunikasi publik yang baik, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membuka informasi mengenai APBD kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan. Pemerintah daerah diimbau untuk menyampaikan kondisi fiskal secara jujur, termasuk jika suatu program tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran.

“Transparansi dan pelibatan publik adalah kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap rakyat,” tutup Rifqinizami. (Kabul/*)