Wahidin Halim Harap Kementerian Haji dan Umrah selalu Bersih dan Amanah

JAKARTA (26 Agustus): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, mengungkapkan bahwa UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah baru yang menjadi landasan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Ia berharap kementerian baru tersebut mampu melakukan penataan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih baik.

“Bukan hanya sekedar lebih baik, tetapi Kementerian Haji dan Umrah juga harus mampu membentuk regulasi dan sistem haji yang lebih sederhana, simple, sehingga memudahkan rakyat atau masyarakat yang ingin berhaji,” ungkap Wahidin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/8/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Banten III (Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) itu menambahkan, dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan sumber daya manusianya benar-benar amanah, mumpuni, dan berkeadilan.

“Jadi SDM-nya yang berkualitas, punya integritas, akuntabilitas, dan jangan memindahkan ‘tikus dari gudang yang lama’. Jangan sampai kementerian baru dibentuk, tetapi justru diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bagi kepentingan masyarakat. Jika hal ini terjadi lagi, sudah hampir bisa dipastikan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sama setiap tahun dan akan terus terulang kembali,” tandas Wahidin.

Oleh karena itu, Ketua DPW NasDem Banten itu berharap kementerian baru itu bisa menangani atau memitigasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi atau membaca kecenderungan yang akan terjadi.

“Jadi, selain regulasi yang harus dibuat sederhana, kualitas manusia di dalamnya juga harus bersih dan amanah,” pungkas Wahidin.

(tedi/*)