Sri Wulan Harap Carut-Marut Penyelenggaraan Haji 2025 tidak Terulang

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (27 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, menyoroti carut marut penyelenggaraan ibadah haji 2025. Beberapa layanan yang dinilai bermasalah dan merugikan jemaah, seperti penyediaan katering, hotel, hingga transportasi.

“Ini kita sedih sekali melihatnya karena memberikan pelayanan yang mungkin tidak seharusnya. Tolong juga dievaluasi,” tegas Wulan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Wulan menekankan, salah satu masalah yang cukup menjadi perhatian dalam penyelenggaraan haji 2025 ialah masalah katering. Makanan yang disediakan kerap kali telat sampai ke jemaah, bahkan beberapa kali tidak layak.

“Dengan carut marutnya pelaksanaan kemarin, banyak sekali yang tidak mendapatkan makanan, kemudian kompensasi yang tidak jelas,” tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu berpendapat bahwa kompensasi bagi jemaah untuk buruknya pelayanan tersebut harus jelas, dan harus lebih besar dari nilai pelayanan. Ia juga mempertanyakan anggaran kompensasi yang diberikan untuk jemaah.

“Karena kita berpikir kompensasi itu tidak sejumlah apa nilai dari makanan yang disediakan, karena mereka harus ada jeda waktu, harus ada berantem, harus ada bersitegang ditempat. Mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya,” tandasnya.

“Untuk kompensasi pun, ini anggaran dari mana? Apakah diambilkan dari anggaran cadangan ataukah anggaran yang lain. Karena kita tahu bahwa untuk katering ini saja tidak semuanya langsung dibayar lunas. Jadi mohon dijelaskan lagi untuk dari mana anggaran yang diberikan kepada jemaah dalam bentuk kompensasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Wulan juga mempertanyakan biaya tambahan yang dikenakan untuk jemaah haji asal Banjarmasin.

“Apakah itu termasuk dalam tiket pesawat atau tidak, tetapi ini ada tambahan yang cukup signifikan, karena kalau kita melihat bahwa di dalam rapat kemarin untuk tiket pesawat ini saya rasa tidak sesuai dengan yang menjadi kesepakatan kita,” tandasnya. (Yudis/*)