Ayep Zaki Tegaskan Komitmen Perkuat Fiskal Kota Sukabumi
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
KENDARI (28 Agustus): Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, H Ayep Zaki, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Rakornas berlangsung Selasa-Kamis (26-28/8) dengan mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” serta tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Wali Kota Sukabumi yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sukabumi, H Ayep Zaki menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakornas dan menegaskan komitmen Kota Sukabumi dalam memperkuat peran produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan.
“Baru saja saya mengikuti Rakornas Produk Hukum Daerah yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Ketua Komisi II DPR RI, para gubernur, dan seluruh kepala daerah yang diundang, termasuk kepala daerah Kota Sukabumi beserta Ketua DPRD,” ujar Ayep dalam keterangannya, Kamis (28/8).
Ayep menjelaskan, agenda di Kendari itu menitikberatkan pembahasan mengenai penguatan fiskal daerah.
“Target yang disampaikan adalah fiskal, bagaimana daerah punya kemampuan fiskal yang kuat. Kota Sukabumi berkomitmen menaikkan fiskal. Sekarang perbandingan PAD dengan APBD adalah 35 berbanding 65. Artinya 35 persen PAD, 65 persennya transfer daerah,” terangnya.
Ia menambahkan, target yang diminta pemerintah pusat adalah agar rasio PAD terhadap APBD berada di atas 50 persen.
“Insyaallah Kota Sukabumi akan mengejar ini selama lima tahun ke depan. Kita lihat tahun 2026/2027, sekarang baru di angka 35. Nanti akan terus kita pantau (setiap tahunnya), karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah perbandingan PAD terhadap APBD harus tinggi,” tegasnya.
Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 itu juga diisi dengan apel bersama, penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum, diskusi panel dengan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, serta pembukaan UMKM Expo 2025.
Menurut Ayep Zaki, agenda berlangsung pada pagi hingga sore hari. “Saya akan kembali ke Sukabumi pada 28 Agustus. Kota Sukabumi fokus bagaimana membangun kota yang jauh lebih baik,” tambahnya.
Kegiatan itu diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi pembentukan produk hukum daerah di seluruh wilayah Indonesia.
(WH/*/KL)
