Pemerintah Diharapkan Buka Ruang Komunikasi untuk Jawab Tuntutan Buruh

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (28 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, berharap aksi demonstrasi buruh yang digelar di berbagai wilayah di Tanah Air pada Kamis (28/8/2025) dapat berlangsung damai dan fokus untuk menyampaikan aspirasi.

“Demonstrasi diperbolehkan oleh undang-undang sebagai bentuk kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen,” ujar Irma dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Irma mewanti-wanti agar jangan sampai aksi demonstrasi malah merusak fasilitas umum yang justru merugikan masyarakat.

Lebih lanjut Irma menilai tuntutan yang akan disampaikan para buruh bersifat umum dan sudah diketahui publik. Beberapa di antaranya terkait persoalan outsourcing, reformasi pajak, revisi UU Ketenagakerjaan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta kenaikan upah.

“Sepengetahuan saya, tuntutan para buruh pun bersifat normatif,” kata Irma.

Ia mengatakan, DPR berencana mengundang perwakilan serikat buruh untuk audiensi dalam rangka pembahasan draf revisi UU Ketenagakerjaan. Irma berharap pemerintah membuka ruang komunikasi yang konstruktif agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak.

“Kalau soal yang berkaitan dengan pemerintah, tentu kami berharap ada komunikasi yang konstruktif, agar terjadi win-win solution,” kata Irma.

Meski demikian, Irma mengingatkan terkait adanya potensi pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi buruh untuk kepentingan lain.

“Jangan sampai aksi damai ini ditunggangi oleh kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasihan para buruhnya,” tukas Irma. (Yudis/*)