NasDem Minta Kementan Percepat Penyaluran Program SPHP

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (3 September): Anggota Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional.

“Yang pertama, kami mendorong percepatan penyaluran SPHP,” ujar Ananda dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan pokok melalui distribusi pasokan yang merata. Program tersebut krusial dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain menyoroti SPHP, Ananda juga meminta Kementan memperjelas arah program pengembangan gandum. Menurutnya, anggaran untuk gandum cukup besar dan perlu diarahkan secara efektif agar mendukung target kemandirian pangan.

“Kementerian Pertanian pernah merilis tahun 2018 terkait potensi lahan untuk pertanaman gandum di Indonesia bisa mencapai 49 juta hektare. Kami, Fraksi NasDem, mengusulkan Kementan fokus pada area mana yang cocok dari potensi 49 juta hektare yang akan menjadi kawasan gandum, dengan menggunakan varietas yang produktif, sehingga bisa lebih cepat mencapai target swasembada pangan,” tegasnya.

Gandum merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini masih diimpor dalam jumlah besar. Dengan memanfaatkan potensi lahan domestik dan varietas unggul, Indonesia diharapkan dapat menekan ketergantungan impor gandum sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya Ananda juga menyoroti absennya program pengembangan komoditas karet dalam paparan Kementan. Menurutnya, karet merupakan komoditas strategis yang menyumbang devisa ekspor, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kami tidak melihat program terhadap komoditas karet. Apakah komoditas karet sudah tidak lagi menjadi program strategis? Kami ingin mendapatkan penjelasan, apakah karet tidak menjadi program strategis di Ditjenbun?” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah menjaga kualitas karet rakyat demi mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir karet dunia.

“Jangan sampai Indonesia yang saat ini adalah eksportir karet, akhirnya menjadi importir karet karena produksi dalam negeri ambruk,” tukasnya.

(dpr.go.id/*)