Irma Suryani Ingatkan BKKBN, Kemenkes, dan BPOM Perkuat Koordinasi
JAKARTA (4 September): Pemerintah perlu mengkaji ulang agar program strategis pembangunan keluarga berencana (KB) terkait penyediaan alat kontrasepsi yang bisa memengaruhi masalah bonus demografi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak bisa menyediakan alat kontrasepsi dan pendataan keluarga lima tahunan.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Pembangunan keluarga merupakan salah satu tugas pokok BKKBN yang perlu diperkuat. Dari sekitar 7,91 juta kehamilan per tahun, terdapat 2,8 juta atau 38 persen yang tidak diinginkan. Akibat kehamilan yang tidak diinginkan itu banyak terjadi TPPO (tindak pidana perdagangan orang), diijon, bahkan anak-anak diperjualbelikan oleh oknum yang tidak jelas. Dari jumlah itu, sekitar 1,8 juta berakhir dengan aborsi, sebagian besar dilakukan tidak aman. Ini jelas membahayakan,” tegas Irma.
Legislator NasDem itu menilai kondisi tersebut seharusnya mendorong BKKBN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPOM memperkuat koordinasi. Irma mengingatkan, tanpa sinergi, strategi promotif dan preventif tidak akan berjalan, sementara beban kuratif semakin tinggi.
“Program-program strategis pembangunan keluarga berencana ini akan bermasalah ketika kita masuk bonus demografi. Kalau sekarang saja belum ada solusi, dengan lapangan kerja sempit dan PHK besar, ditambah rakyat miskin tidak punya akses kontrasepsi, ini bisa jadi bencana,” tandasnya.
Irma pun mendesak pemerintah agar menambah anggaran BKKBN demi mendukung program yang lebih efektif. Ia menilai, Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu segera memberi perhatian serius terhadap kebutuhan tersebut.
“Perlu Bapak sampaikan kepada Presiden, Menteri Keuangan, dan Bappenas bahwa ini penting. Anggarannya harus disesuaikan agar semua program bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
