Willy Dorong Pemerintah Pusat Kembangkan Ekonomi Madura
SAMPANG (7 September): Kawasan Kepulauan Madura yang sumber pembiayaan pembangunan berasal dari Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum kunjung selesai.
Data BPS 2025 mengatakan tingkat kemiskinan di semua kabupaten di kepulauan Madura masih di atas rata-rata kabupaten di Jawa Timur.
Di Kabupaten Sampang, setidaknya 20,83% penduduk masih masuk kategori miskin, sementara Bangkalan 18,66%, Sumenep 17,78%, dan Pamekasan 13,41%. Prosentase kemiskinan itu berada jauh di atas rata-rata kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,55% pada 2025.
Oleh karena itu, menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kepulauan Madura), Willy Aditya, kondisi Madura yang sumber pembiayaan pembangunan bergantung dari pemerintah pusat perlu mendapatkan perhatian khusus.
Pascapeniadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS), situasi pembangunan di Madura semakin kompleks untuk diatasi.
“Jejak sejarah Madura ini tidak boleh diabaikan dalam proses Indonesia merdeka. Perlawanan Trunojoyo, hingga Resolusi Jihad menjadi catatan penting untuk memberi perhatian khusus kepada Madura,” ucapnya.
Willy menilai bahwa pembangunan fisik infrastruktur, kualitas manusia, dan ekonomi di kepulauan Madura perlu dikonsolidasikan ke dalam satu perencanaan kawasan yang komprehensif.
Menurutnya, karakter kepulauan Madura yang memiliki sejumlah kesamaan perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan Madura ke depan bersamaan dengan optimalisasi kekhasan kabupaten masing-masing.
“Kepulauan ini punya sumber daya ekonomi yang sangat pantas dioptimalisasi. Ada Gili Labak dan Gili Iyang di sektor pariwisata Sumenep. Ada hasil alam laut, jagung, garam, dan lainnya yang juga penting dikembangkan menjadi industri yang menyerap tenaga kerja. Madura juga punya potensi besar ekonomi biru dan energi terbarukan dengan garis pantainya yang panjang,” urainya.
Dalam pandangannya Kepulauan Madura sangat layak untuk memperoleh perhatian khusus dari Pemerintah Pusat untuk terus mengoptimalkan pembangunan di kawasan Madura. Ada banyak sumber daya di kepulauan Madura yang sampai saat ini masih belum dapat dikembangkan karena tidak terkonsolidirnya perencanaan pembangunan dalam satu perencanaan kawasan.
“Boleh saja pemerintah pusat membuat semacam otorita atau Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, atau apapun yang intinya adalah pengembangan strategis kepulauan Madura dalam strategi pengembangan kawasan. Saya akan terus perjuangkan ini bersama teman-teman legislator dari kepulauan Madura. Memajukan Madura adalah komitmen bersama,” ujarnya. (RO/*)
