Kementerian ATR/BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah
JAKARTA (15 September): Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mendesak pemerintah untuk meningkatkan masalah layanan sertifikasi tanah bagi masyarakat, terutama di tengah proyeksi kenaikan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Sampai sekarang kita masih sering mendengar, menyaksikan, melihat keluhan masyarakat terkait dengan layanan pembuatan sertifikat,” kata Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Legislator Partai NasDem itu mengatakan, hingga kini masih sering menemukan pelayanan yang belum optimal untuk pengurusan sertifikat tanah.
“Saya ingin sekali mendengar secara lebih terperinci, bagaimana program-program dari kementerian dari sisi peningkatan pelayanan, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita,” tandasnya.
Kenaikan anggaran Kementerian ATR/BPN diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja, khususnya berkaitan dengan program yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Dari sisi pagu anggaran, alhamdulillah tidak ada yang tetap, apalagi turun, rata-rata semuanya naik. Kenaikan ini memiliki konsekuensi yang harus betul-betul kita wujudkan,” kata Fauzan.
Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp4,44 triliun. Untuk 2026, anggaran Kementerian ATR/BPN naik menjadi Rp9,49 triliun.
“Bagaimana supaya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari semua kementerian, semua lembaga, yang tadi pagu anggarannya sudah naik, itu betul-betul bisa signifikan dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita,” tukas Fauzan. (Yudis/*)
