Legislator NasDem Ingatkan Risiko Tumpang Tindih Anggaran BP Batam
JAKARTA (15 September): Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, memperingatkan agar alokasi anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam tidak tumpang tindih. Hal itu diperlukan agar penggunaannya efisien dan tepat sasaran.
“Jadi saya hanya ingin mengingatkan. Jangan nanti tumpang tindih, Pak. Ditambah, dibagi, dan dipersenkannya, nanti bisa meleset gitu, Pak,” kata Rudi dalam RDP Komisi VI DPR dengan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Kepala BP Batam merupakan Wali Kota Batam yang kini dijabat Amsakar Achmad. Begitu juga Wakil Kepala BP Batam merupakan Wakil Wali Kota Batam, yakni Li Caludia Candra.
BP Batam mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pemkot Batam mendapat anggaran dari APBD. Hal itu harus dicermati agar tidak tumpang tindih.
“Jadi kalau saya melihat, mengamati, Batam ini mendapat dua kucuran anggaran negara. Anggaran dari pusat, dan dari APBD. Ini yang saya ingin ingatkan lagi, Pak dalam rapat RKA (rencana kerja dan anggaran) 2026 ini,” tegas Rudi.
Lebih lanjut Rudi berharap proyeksi pembangunan dan upaya mendorong perekonomian Batam dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan awal.
“Ini maksud tujuannya mengkhususkan Batam untuk menjadi seperti, kalau enggak salah Singapura. Itu niatnya dulu, dan mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat,” tandasnya. (Yudis/*)
