Fraksi NasDem Dorong Akun Tunggal: Jaga Demokrasi, Lindungi Usaha
JAKARTA (17 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI melalui anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyampaikan dukungannya terhadap usulan kebijakan ‘satu orang satu akun’ di semua platform media sosial. Menurut Andina, kebijakan itu penting dan perlu dipertimbangkan secara serius sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ruang digital di Indonesia.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap maraknya akun palsu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi, juga dapat mengganggu serta berdampak kepada pelaku UMKM yang menggunakan platform media sosial yang tertutup algoritmanya oleh akun-akun yang viral,” tegas Andina di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Meski demikian, Andina mengingatkan bahwa penerapan kebijakan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan digital dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi warga negara sehingga masyarakat tidak merasa dibatasi,” kata Andina.
Andina menjelaskan bahwa sebenarnya platform besar seperti Meta sudah memiliki klasifikasi personal account dan business account. Namun, implementasi di lapangan kerap kecolongan karena akun bot dan buzzer masih mudah bermunculan.
“Regulasi nasional harus memperkuat klasifikasi akun tersebut agar lebih terjaga, sehingga tidak ada celah bagi bot maupun buzzer. Penting juga memastikan bahwa akun usaha, khususnya milik UMKM, tidak ikut terjerat aturan yang salah sasaran,” jelasnya.
Fraksi NasDem juga menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan satu nama satu akun, akan relevan jika penerapannya tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha. Platform media sosial diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang memudahkan identitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.
Andina juga mengingatkan, tidak semua second account identik dengan buzzer. Banyak akun tambahan yang dikelola masyarakat untuk usaha kecil, promosi karya, atau sekadar mencari penghasilan tambahan.
“Kebijakan ini harus benar-benar ramah bagi UMKM dan kreator, sehingga tujuan menertibkan ruang digital bisa berjalan seiring dengan tumbuhnya ekonomi rakyat,” kata Andina.
Untuk menghasilkan regulasi yang adil dan proporsional, Andina mendorong adanya forum bersama antara DPR RI, pemerintah, akademisi, platform media sosial, dan perwakilan pelaku usaha. Keterlibatan semua pihak dinilai penting agar aturan yang lahir tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik.
Selain pengaturan, Fraksi NasDem menegaskan perlunya mekanisme penindakan yang jelas terhadap akun bot maupun buzzer. Pemerintah diharapkan mampu menyaring dan menindak tegas penyalahgunaan ruang digital agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi wacana.
Fraksi Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam penyusunan regulasi yang proporsional dan adil.
“Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha, sekaligus tetap menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,” tutup Andina. (*)
