Erna Sari Soroti Sejumlah Permasalahan Pendampingan UMKM
SOREANG (18 September): Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti sejumlah permasalahan yang masih dihadapi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam mendampingi pelaku UMKM.
Erna mengungkapkan, dari 107 UMKM yang dihimpun oleh PLUT, hanya sekitar 40% yang aktif. Menurutnya, hal ini menandakan adanya persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
“Permasalahan klasik yang dihadapi UMKM adalah permodalan. Selain itu, ada juga masalah pengintegrasian data. Padahal, data yang terintegrasi sangat penting untuk mengetahui jumlah UMKM, baik yang berasal dari Mekar (platform) maupun koperasi,” kata Erna dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PLUT Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/09/2025).
Selain modal dan data, Erna juga menekankan bahwa sertifikasi masih menjadi kendala besar. Berdasarkan catatan, capaian sertifikasi UMKM masih di bawah 5% dari target tahunan. Padahal, sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk.
“PLUT memang sudah membantu melalui pembuatan NIB gratis, tetapi harus lebih jauh lagi. PLUT perlu menjadi hub sertifikasi, termasuk memfasilitasi sertifikasi yang berbayar, seperti halal, SNI, dan izin edar,” tegasnya.
Tak hanya itu, aspek pemasaran juga menjadi perhatian. Menurut Erna , UMKM harus diberi pendampingan mulai dari konsultasi kemasan, konten digital, hingga dihubungkan dengan marketplace yang lebih luas.
Lebih lanjut, Erna menilai peran PLUT saat ini masih belum cukup dan perlu ditopang sinergitas lintas kementerian, BUMN, hingga BUMD. Ia mengusulkan agar PLUT ke depan bisa berbentuk badan khusus sehingga mampu mengelola pemasukan secara mandiri untuk pengembangan UMKM.
“Sertifikasi halal dan SNI memang penting, tapi biayanya mahal. Pemerintah perlu memberi kemudahan pembayaran dan penyederhanaan SOP. Untuk itu, harus ada sinergi antara Kemenparekraf, Kementerian BUMN, hingga BSN,” imbuh Legislator Partai NasDem itu.
Erna optimistis, apabila sinergi antar-kementerian dan lembaga benar-benar terwujud, UMKM Indonesia dapat tumbuh lebih pesat.
“Saya yakin pertumbuhan UMKM akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi nasional,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
