Program Ketahanan Pangan dan Energi Harus Punya Roadmap Jelas
JAKARTA (18 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. NasDem memandang program ketahanan pangan dan energi perlu dijalankan secara konsisten, terukur, dan berbasis pada roadmap dengan milestone tahunan yang jelas.
“Peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi tata kelola pangan, serta percepatan transisi energi baru dan terbarukan harus menjadi prioritas, sehingga target kemandirian pada tahun 2029 dapat tercapai.” Demikian kutipan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Pendapat tersebut dibacakan anggota Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, dalam Rapat Banggar Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah.
Program ketahanan pangan harus diikuti peningkatan produktivitas, stabilitas harga melalui lumbung dan cadangan pangan, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses permodalan demi meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami menilai penegasan peran pemerintah sebagai stabilisator harga pangan, khususnya beras menjadi sangat penting agar terhindar dari tajamnya fluktuasi harga yang dapat merugikan petani maupun konsumen,” kata Sulaeman.
Namun, peran pemerintah sebagai stabilisator juga harus diiringi dengan kebijakan perbaikan tata niaga, operasi pasar, distribusi beras, transparansi harga, skema pembelian yang tepat, serta peningkatan kapasitas BUMN atau lembaga dalam menyerap gabah dari petani.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4% dalam RAPBN TA 2026, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa itu adalah cerminan komitmen bersama untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Walaupun perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat, pemerintah juga diminta untuk tetap memperhatikan secara cermat faktor yang memiliki risiko diantaranya volatilitas pasar keuangan, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, selain isu-isu struktural seperti perluasan lapangan kerja, kemiskinan ekstrem, dan inflasi pangan,” kata Sulaeman.
Selain itu NasDem juga menekankan pentingnya peningkatan investasi yang berorientasi pada ekspor sebagai langkah strategis memperkuat neraca perdagangan dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah didorong untuk mempercepat diversifikasi produk dalam negeri agar memiliki daya saing global, memperluas penetrasi pasar ekspor melalui diplomasi ekonomi yang lebih agresif, serta mengakselerasi program hilirisasi berbagai komoditas strategis.
“Hilirisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor berbasis komoditas mentah. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun struktur ekonomi yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan tangguh terhadap dinamika perekonomian global,” tegas Sulaeman. (Yudis/*)
