Felly Runtuwene Dorong Optimalisasi Pemanfaatan BLK Medan
MEDAN (26 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) atau Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Ia menyoroti pemanfaatan lahan seluas 10 hektare beserta bangunan dan peralatan yang dinilai belum maksimal.
“Bangunan cukup besar, tapi ada beberapa yang kosong. Ini perlu dimaksimalkan, meski tentu sangat bergantung pada anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Felly seusai melakukan pengawasan ke BLK Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/9/2025).
Meski demikian, Felly mengapresiasi kinerja Kepala BLK Medan yang dinilai inovatif karena mampu menjalin kerja sama dengan asosiasi pengusaha seperti Apindo dan sejumlah industri dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.
Tahun ini, BLK Medan berhasil melatih sekitar 1.000 peserta. Namun angka tersebut masih jauh dari kebutuhan, mengingat tingkat pengangguran di Sumatera Utara masih tinggi, yakni lebih dari 400 ribu orang.
Menurut Felly, pelatihan di BLK harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah. Ia mencontohkan adanya sejumlah peralatan yang kurang diminati calon tenaga kerja di Sumut, sementara kebutuhan justru lebih tinggi di Pulau Jawa.
“Kenapa tidak digeser saja? Agar tepat sasaran dan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan,” katanya.
Legislator Partai NasDem itu menekankan pentingnya manajemen nasional yang lebih terarah dalam mengelola BLK di seluruh Indonesia. Mulai dari penyebaran peralatan, pengadaan yang sesuai kebutuhan kekinian, hingga peningkatan kualitas instruktur.
“Pelatih jangan dibiarkan statis. Mereka juga harus di-upgrade agar kompetensinya sesuai dengan perkembangan dunia kerja,” tegasnya.
Felly menambahkan, pengelolaan BLK membutuhkan anggaran besar. Namun, investasi tersebut sepadan jika mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang bisa terserap di pasar nasional maupun internasional.
“Kita perlu duduk bersama antara pemerintah, DPR, dan dunia usaha untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Gedung dan peralatan yang ada jangan hanya berdiri, tapi harus diisi dan diperbaharui agar relevan dengan perkembangan zaman,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
