Tol Pelabuhan Lombok Sulit Direalisasikan, Mori Dorong Pembangunan Jalan Bypass
MATARAM (7 Oktober): Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai rencana pembangunan jalan tol Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) menuju Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) (port to port) sulit direalisasikan. Rencana pembangunan jalan tol sepanjang 88 km dengan kisaran biaya Rp22 triliun itu tidak ekonomis bagi masyarakat dan investor.
“Anggaran port to port itu terlalu berat buat APBN dan APBD kita,” kata Mori saat berdiskusi dengan Dinas PUPR NTB, BWS NTB, dan sejumlah pejabat, di Kantor PUPR NTB, Mataram, Senin (6/10/2025).
Mori menekankan, pilihan lain lebih memungkinkan adalah jalur bypass dengan memperbaiki jalur yang sudah ada di jalur bypass BIL (Bandara Internasional Lombok) ke Pelabuhan Kayangan.
Dalam skema pembangunan jalur bypass itu, kata Mori, segmen pertama akan melewati jalan sudah ada dari Bundaran BIL menuju Sengkol. Pada segmen kedua, akan dibangun pelebaran jalan dari Sengkol hingga Pringgabaya, Lombok Timur.
“Jadi akan dibangun sebagian. Kan dari Sengkol ke Pringgabaya itu jalur provinsi. Itu nanti akan ditingkatkan menjadi jalur nasional,” kata Mori.
Pembangunan jalan bypass yang meneruskan Bypass BIL Bundaran Gerung hingga Pringgabaya menuju Pelabuhan Kayangan, ditaksir menelan biaya Rp3,56 triliun.
“Rencana itu lebih bagus menuju Pelabuhan Kayangan. Karena jalur sekarang dari Mataram ke Kayangan sudah jenuh,” kata Legislator NasDem dapil NTB I (Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu.
Mori mengatakan rencana pembangunan bypass tersebut akan disuarakan ke Kementerian PU. Dia juga berkomitmen rencana ini bisa direalisasikan dalam lima tahun ke depan.
“Ini akan kami suarakan satukan pendapat semua gubernur, menteri, DPR RI kami satukan. Karena ini sangat memungkinkan. Kalau tol tidak mungkin, tidak ekonomis. Karena lalu lintasnya tidak banyak, pengusaha bisa rugi. Jadi tetap jalan bypass yang lebih merakyat,” ungkapnya.
“Tadi saya lihat skema pembiayaannya dibandingkan dengan port to port itu pembebasan lahan saja sampai Rp2 triliun. Belum lagi ada sengketa tanah itu, tidak selesai kita,” tukas Mori. (Yudis/*)
