Saan Mustopa Dorong Sumsel Jadi Fondasi Kedaulatan Pangan Nasional
PALEMBANG (16 Oktober): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan di Sumatra Selatan (Sumsel), khususnya Banyuasin, merupakan bagian penting dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada pangan 2027.
“Agenda besar Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Karena itu, DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar target swasembada pangan 2027 benar-benar terwujud, bahkan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” tegas Saan saat kunjungan kerja ke Sumsel, Rabu (15/10/2025).
Saan didampingi jajaran Komisi IV dan Komisi V DPR RI, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Perum Bulog, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT RNI. Turut hadir Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Bupati Banyuasin, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang.
Provinsi Sumsel memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian mencapai lebih dari 1,1 juta hektare (BPS, 2024), provinsi itu menempati posisi sebagai penghasil beras terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Dari seluruh wilayah di Sumsel, Kabupaten Banyuasin menjadi sentra produksi utama yang menopang struktur pangan provinsi dan nasional. Dengan luas lahan lebih dari 520 ribu hektare dan produksi padi sekitar 958 ribu ton pada 2024, Banyuasin menyumbang lebih dari 40% produksi beras Sumsel.
“Untuk mencapai target tersebut, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci. Program intensifikasi harus berjalan seiring dengan ekstensifikasi pertanian, yang produktivitas lahan ditingkatkan dari 5,6 ton per hektare menjadi minimal enam ton per hektare, sambil memperluas lahan produktif secara berkelanjutan,” papar Saan.
Lebih jauh Saan menuturkan, berbagai kendala di lapangan masih perlu segera diatasi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur pertanian. Dari total 500 ribu hektare lahan pertanian di Sumsel, baru sekitar 100 ribu hektare yang memiliki sistem irigasi memadai.
Sementara itu, sekitar 4.000 kilometer jalan pertanian di 10 kabupaten juga masih menjadi hambatan utama bagi distribusi hasil panen.
“Irigasi dan akses jalan adalah urat nadi sektor pertanian. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, upaya meningkatkan produksi tidak akan maksimal,” ujar legislator NasDem itu.
Saan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas komisi dan kementerian untuk memastikan program peningkatan ketahanan pangan berjalan terpadu.
“Komisi IV dan Komisi V harus bergerak selaras. Pertanian, infrastruktur, dan pembiayaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama,” tukasnya.
Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pangan adalah hajat hidup orang banyak. Kebijakan pangan harus berpihak kepada petani dan memastikan Indonesia benar-benar mandiri. Dari Sumatra Selatan, kita mulai membangun fondasi menuju kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan bahwa peningkatan produksi pangan di Sumsel terus menunjukkan tren positif, namun masih terkendala pada aspek irigasi dan sarana pascapanen seperti dryer jagung yang masih terbatas.
“Ekstensifikasi terus kami lakukan, tapi harus diimbangi dengan intensifikasi. Dari 500 ribu hektare lahan pertanian, baru 100 ribu yang beririgasi. Kami butuh dukungan pusat agar pembangunan pertanian bisa lebih seimbang,” ungkap Herman Deru.
Ketua DPW NasDem Sumsel itu juga menambahkan bahwa distribusi pupuk di Sumsel berjalan cukup baik dengan kasus penyalahgunaan yang sangat minim, dan harga gabah di tingkat petani berada di kisaran Rp6.500 per kilogram.
“Oleh karena itu, saya berharap agar kesejahteraan petani mendapat perhatian lebih serius,” tandas Herman Deru. (dpr.go.id/*)
