Antrean Mengular, Fasha Minta Penambahan Kuota Solar untuk Manokwari
MANOKWARI (29 Oktober): Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti persoalan keterbatasan kuota BBM jenis solar per hari di wilayah Manokwari, Papua Barat. Kelangkaan solar berdampak pada antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Awal kunjungan kami ke lokasi, kami mampir ke salah satu SPBU karena melihat antrean yang panjang sekali,” kata Fasha dalam Kunjungan Kerja Komisi XII DPR ke Manokwari, Papua Barat, Selasa (28/10/2025).
Setelah diinvestigasi bersama manajer SPBU, kata Fasha, ternyata permasalahannya terletak pada kuota solar yang terbatas.
“Alokasi untuk satu SPBU hanya 10 kiloliter (KL) per hari, dan dari enam SPBU yang ada, hanya dua yang menyalurkan solar,” tandasnya.
Legislator Partai NasDem itu menilai kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan pasokan yang tersedia.
Perlu langkah cepat agar distribusi solar dapat menjangkau masyarakat secara merata dan tidak menimbulkan antrean panjang yang berulang. Untuk itu, ia meminta dukungan pemerintah daerah agar turut berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Kami minta kepada Bupati Manokwari dan Pemerintah Kabupaten untuk segera membuat surat kepada Gubernur Papua Barat. Nantinya, Gubernur akan meneruskan surat tersebut kepada BPH Migas guna meminta tambahan kuota solar harian,” tegasnya.
Lebih lanjut Fasha menyampaikan usulan agar jumlah SPBU penyalur solar ditambah dari dua menjadi tiga unit, serta peningkatan kuota dari 10 KL menjadi 15 KL per hari.
“Surat tersebut akan ditujukan kepada BPH Migas dan kami dari Komisi XII akan mengawal langsung prosesnya. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak BPH Migas, dan hal ini sudah menjadi catatan mereka,” tegasnya.
Fasha juga menepis anggapan bahwa pembatasan jam operasional SPBU disebabkan oleh kebijakan waktu pelayanan. Menurutnya, pembatasan terjadi karena keterbatasan pasokan.
“Jam operasional SPBU terbatas bukan karena waktu yang dibatasi, melainkan karena BBM yang habis lebih cepat. Jika kuotanya ditambah, otomatis jam pelayanan akan lebih panjang,” tutupnya. (dpr.go.id/*)
