Kolaborasi BRI-Koperasi Merah Putih Perluas Akses Keuangan Masyarakat
BANDUNG (10 November): Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menyoroti kebijakan penempatan dana sebesar Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perlu dijelaskan mengenai tujuan, skema, dan efektivitas penyaluran dana tersebut agar benar-benar berdampak pada sektor riil, terutama bagi pelaku UMKM di daerah.
Gobel mempertanyakan posisi BRI dalam program pemerintah, khususnya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menilai, sinergi antara BRI dan koperasi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih program.
Selain itu, legislator Partai NasDem itu mengingatkan agar kebijakan baru tidak justru merugikan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang telah dibangun sebelumnya.
“Dengan Koperasi Merah Putih, BRI sedemikian rupa sudah membangun, bagaimana pandangan Bapak? Karena ini akan bertarung nanti. Sementara nanti koperasi Merah Putih akan ada apotek, akan ada macam-macam, penyaluran gas. Kan itu jadi bidang Bapak juga kan sebetulnya? Di mana posisi BRI dalam Koperasi Merah Putih?” kata Gobel dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR bertemu dengan BRI, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).
Lebih lanjut, Gobel mendorong agar BRI berperan aktif memperkuat tata kelola dan manajemen keuangan koperasi rakyat. Ia menilai, kolaborasi antara BRI dan koperasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Saya cuma mau tahu, paling bagus lagi memang misalnya BRI dalam rangka bangun sinergi, (uang) yang pensiunan taruh aja Pak di Koperasi Merah Putih untuk bantu manajemen keuangannya, manajemen perencanaan dan sebagainya. Sehingga semua-semuanya jalan nih. Itu harapan saya sih sebetulnya,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI menegaskan akan terus mengawasi penyaluran dana pemerintah melalui Himbara agar kebijakan tersebut benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan peran BUMN perbankan dinilai penting untuk memastikan pemerataan akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia. (dpr.go.id/*)
