Diperlukan Penguatan Koordinasi Antarinstansi untuk Jaga Stabilitas Harga
PALEMBANG (17 November): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan perlunya penguatan koordinasi antar instansi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di Sumatra Selatan (Sumsel).
“Kami melihat bahwa di Sumatra Selatan ini dari sisi pertumbuhan ekonominya itu di atas nasional, itu 5,20 persen, sementara nasional kita 5,04 persen. Artinya, dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan ini di atas nasional,” ujar Fauzi Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Palembang, Sumsel, Jumat (14/11/2025).
Dalam rangkaian kunjungan ke Sumsel, Komisi XI DPR bertemu dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Sumatra Selatan.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti kondisi inflasi yang masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
“Tingkat inflasi daerah di Sumatra Selatan itu di atas nasional. Nasional 2,89 persen, sementara di Sumatra Selatan 3,49 persen. Dalam nasional itu 2,49 persen bisa plus 1 persen, artinya bisa di atas 3,4 persen. Nah, Sumatra Selatan 3,49 persen. Ini berarti inflasinya di atas nasional,” tegasnya.
Wakil rakyat dari Dapil Sumsel I (Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Palembang, dan Lubuk Linggau) itu memaparkan bahwa sejumlah komoditas pangan strategis di Sumsel berada dalam kondisi surplus.
“Sumatera Selatan ini kita surplus semua. Beras kita surplus, daging ayam kita surplus, terigu kita surplus, cabai kita surplus. Yang menjadi perhatian TPID itu hanya dua bahan pokok saja: pertama gula, kedua cabai rawit. Sementara cabai merah itu kita surplus,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi XI DPR memberikan sejumlah rekomendasi kepada BI, OJK, Pemda, serta lembaga-lembaga lain yang tergabung dalam TPID.
“Harus dilakukan koordinasi antara TPID pusat dengan TPID daerah. Apa yang menjadi problem di pusat dan apa yang terjadi di daerah harus sinkron, kedua, distribusi antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa harus bisa lancar agar arus logistik tidak terhambat,” paparnya.
Fauzi juga menekankan pentingnya penataan rantai pasok kebutuhan MBG (Makan Bergizi Gratis), mengingat beberapa komoditas pendukung program tersebut memiliki mobilitas permintaan yang tinggi.
“Kebutuhan MBG ini luar biasa, baik telur, beras, cabai rawit, cabai merah, ayam. Rantai pasoknya harus diatur antara satu MBG dengan MBG lainnya, sehingga distribusinya bisa saling memenuhi, mana daerah yang tinggi kebutuhannya, mana yang rendah, itu harus dikoordinasikan,” ungkapnya.
Fauzi juga meminta agar seluruh pelaku pasar dan pengelola pasar diberikan edukasi berkelanjutan.
“Kami menyarankan supaya ada edukasi kepada stakeholder yang terlibat, baik pelaku pasar maupun pengelola pasar di Sumatra Selatan, agar inflasi ini jangan sampai lebih tinggi daripada nasional,” tutupnya. (dpr.go.id/*)
