Sugeng Dorong Percepatan Pemerataan Listrik di Sumatra Selatan
PALEMBANG (24 November): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Sumatra Selatan, khususnya di wilayah yang hingga kini belum teraliri listrik meskipun daerah tersebut memiliki surplus energi yang cukup besar.
“Palembang ini adalah lumbung energi nasional, dengan kapasitas listrik mencapai sekitar 3.000 megawatt. Namun ironisnya, konsumsi listrik masyarakat baru sekitar 1.000 megawatt. Masih ada kelebihan 2.000 megawatt, tetapi sebagian warganya belum tersambung listrik,” ujar Sugeng dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR ke Kota Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (21/11/2025).
Sugeng menjelaskan bahwa Provinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu lumbung energi nasional yang didominasi oleh sumber daya energi fosil. Di wilayah ini terdapat sejumlah perusahaan energi strategis, seperti PT Bukit Asam yang merupakan BUMN batu bara terbesar di Indonesia, serta infrastruktur migas seperti kilang minyak dan refinery yang tersebar di beberapa lokasi.
Kondisi paradoks antara kelebihan pasokan listrik (surplus) dan masih adanya desa yang belum menikmati aliran listrik menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI. Dalam pertemuan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN wilayah Sumatra Selatan, Komisi XII meminta kejelasan data dan langkah konkret untuk menuntaskan rasio elektrifikasi hingga 100 %.
“Kami menyoroti mengapa masih ada desa yang belum terlistriki padahal daya tersedia sangat besar. Tadi kami bahas dengan PLN dan ESDM untuk memetakan titik-titik desa, kendala teknis, serta solusi percepatan penyambungan listrik,” kata Sugeng.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi XII juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan subsidi PLN sebesar Rp93 triliun dalam APBN tahun berjalan, di mana sekitar Rp10 triliun di antaranya dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes) dan penyambungan listrik baru (PBL).
“Melalui fungsi budgeting, kami di DPR memastikan anggaran subsidi PLN tersalurkan dengan tepat sasaran. Sekitar Rp10 triliun difokuskan untuk memperluas jaringan listrik desa dan sambungan baru, termasuk untuk wilayah-wilayah seperti Sumatra Selatan ini,” papar Sugeng.
Ia meminta agar PLN dan pemerintah daerah mempercepat eksekusi program listrik desa agar tidak hanya menambah infrastruktur jaringan, tetapi juga menyelesaikan persoalan sambungan listrik rumah tangga yang terkendala administrasi, pembiayaan, maupun lokasi terpencil.
“Kami ingin memastikan semua masyarakat di Sumatra Selatan bisa menikmati listrik. Targetnya 100 persen rasio elektrifikasi, mudah-mudahan bisa tercapai pada akhir tahun ini,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
