Legislator NasDem Tekankan Optimalisasi Fungsi Infrastruktur IKN
JAKARTA (25 November): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus segera difungsionalisasikan. Jika tidak, investasi besar yang bersumber dari APBN akan sia-sia.
“Dalam bahasa rakyat, infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, sebagian besar teman-teman kami sudah menengok dan ikut menempati beberapa hari. Kalau tidak cepat difungsionalisasikan, juga akan mubazir,” kata Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, Menpan-RB, Kepala BKN, dan Kepala Orotita IKN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Rifqi, sapaan Rifqinizamy, menyoroti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menempati IKN. Dari total 1,3 juta ASN pusat. Pertanyaannya adalah berapa yang akan berkantor dan beraktivitas di IKN menjelang 2028, saat IKN dijadwalkan menjadi ibu kota politik.
“Keputusan ini penting, bukan sekadar soal kapan memindahkan ASN, tetapi berapa jumlahnya. Ini agar otorita IKN tidak hanya sibuk membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan kesiapan lain, seperti hunian dan fasilitas pendukung,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika yang menempati rusun ASN hanya pejabat eselon, sementara staf fungsional tidak diikutsertakan, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dan mengurangi efektivitas pemindahan ibu kota.
“Negara harus memberikan kepastian, termasuk soal hunian ASN, intervensi perbankan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” tegas Rifqi.
Legislator Partai NasDem itu menegaskan bahwa persoalan ini bukan hal sederhana. Komisi II DPR menaruh perhatian serius agar pemindahan ASN ke IKN berjalan lancar dan tidak membebani APBN secara sia-sia.
“Berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN harus segera disiapkan. Kalau membutuhkan peran kami, Komisi II siap untuk berkontribusi,” tutup Rifqi. (Yudis/*)
