Rumah Pangan Rakyat Jadi Model Nasional dalam Mendukung Swasembada
SUKABUMI (26 November): Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah, menegaskan bahwa Program Rumah Pangan Rakyat (RPR) akan menjadi model nasional dalam mendukung target swasembada pangan.
Program RPR merupakan gagasan anggota Bidang Pertanian Peternakan dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem yang juga Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Sulaeman Hamzah dan didukung Kementerian Pertanian.
“Rumah Pangan Rakyat ini kami kawal sejak awal sebagai bagian dari Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujar Sulaeman saat menghadiri pembagian benih, tanam padi, dan soft launching Program RPR di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa tim teknis telah melakukan pendataan pertanian di seluruh Indonesia, dan Sukabumi terpilih sebagai daerah pertama untuk memulai program tersebut.
“Ini model pertama yang akan kami sebar ke seluruh Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, pendampingan yang dihadirkan melalui RPR tidak hanya fokus pada komoditas beras, tetapi juga pangan lokal dan hortikultura agar daerah memiliki kekuatan diversifikasi. Sukabumi memiliki potensi kuat pada padi, jagung, bawang merah, dan komoditas hortikultura lainnya.
Dalam acara tersebut, Sulaeman menyerahkan bantuan benih padi untuk sawah seluas 672 hektare. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut harus dikelola secara benar agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau produksi biasa 3–5 ton, dengan pendampingan yang tepat harus ada lompatan. Kita targetkan bisa naik sampai 8–12 ton,” katanya.
Sulaeman juga mengingatkan agar bantuan tidak disalahgunakan, serta meminta dinas terkait untuk mengawal proses penanaman hingga panen.
“Kita punya lahan, kita tanam, dan harus dirawat. Jangan berhenti pada pembagian bantuan saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan off-taker di Sukabumi menjadi keunggulan penting bagi petani. Off-taker, menurutnya, memastikan hasil panen terserap dengan harga yang wajar.
“Ini tidak semua daerah punya. Pastikan harga sesuai standar pemerintah,” pesannya.
Selain itu, Sulaeman membawa kabar baik bagi para penyuluh pertanian. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR dan pemerintah telah menyetujui kebijakan baru yang menempatkan penyuluh langsung di bawah pemerintah pusat.
“Mereka akan diberi fasilitas, termasuk kendaraan operasional, agar pelayanan untuk petani lebih cepat,” jelasnya.
Program RPR, katanya, akan diperluas ke sejumlah daerah seperti Gorontalo, NTT, Karangasem (Bali) dan Merauke (Papua) berdasarkan hasil identifikasi teknis. Setiap daerah akan dikawal untuk memastikan program berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Kami akan terus memantau. Yang penting saling membantu demi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani di seluruh Nusantara,” tutupnya. (Yudis/*)
