Rifqinizamy Tegaskan Komitmen Pembangunan Wilayah Perbatasan
SAMBAS (27 November): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia menekankan bahwa Sambas memiliki posisi strategis sebagai etalase Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut menjadi prioritas.
“Sambas adalah garda terdepan negara, dan karena itu harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat,” ujar Rifqi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025).
Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa DPR telah menerima banyak aspirasi dari daerah yang memiliki persoalan serupa. Beberapa daerah perbatasan tidak memiliki kapasitas anggaran yang cukup dan juga kurang proaktif dalam menginventarisasi kebutuhan strategis untuk diajukan ke pemerintah pusat.
“Banyak kabupaten dan provinsi perbatasan yang ketika diminta mengajukan kebutuhan justru tidak menunjukkan itikad baik. Karena itu, melalui Panja Perbatasan, kami akan memanggil seluruh kepala daerah perbatasan untuk memastikan program yang mereka butuhkan benar-benar terpetakan,” katanya.
Rifqi menegaskan bahwa ketimpangan kesejahteraan dan infrastruktur antara wilayah Indonesia dan negara tetangga tidak boleh terus dibiarkan.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan dalam jangka panjang.
“Kalau perbatasan kita tetap tertinggal, bukan hanya tapal batasnya yang bisa bergeser, masyarakatnya pun bisa berpindah. Ini menyangkut kedaulatan negara dalam jangka panjang,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Bupati Sambas yang dinilai proaktif memperjuangkan berbagai program pembangunan ke pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa tingginya ketergantungan APBD Sambas terhadap transfer keuangan dari APBN membuat dukungan pusat menjadi sangat krusial.
“PAD Sambas masih terbatas. Karena itu, saya mengapresiasi Pak Bupati yang rendah hati dan aktif mendatangi kementerian dan lembaga di Jakarta. Kami hadir untuk membantu agar program-program APBN bisa lebih besar mengalir ke Sambas,” ucapnya. (dpr.go.id/*)
