Perlu Percepatan Penanganan Bencana di Pesisir Selatan
PAINAN (8 Desember): Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, meminta percepatan penanganan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menyusul terisolasinya lebih dari 4.000 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara.
Wilayah tersebut dinilai sebagai titik terdampak paling berat sejak banjir dan longsor besar melanda pada 2 Desember lalu.
Lisda menegaskan, kondisi kritis itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat akses jalan utama putus total dan jembatan ambruk. Akibatnya, bantuan logistik tidak dapat menjangkau warga tanpa dukungan udara.
“Kalau tidak dengan helikopter, sangat sulit masuk. Bantuan banyak, tapi ngedropnya yang sulit,” ujar Lisda saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (6/12/2025).
Oleh karena itu, Komisi VIII mendorong agar pemerintah pusat segera mempertimbangkan penetapan status bencana nasional, yang dinilai sangat penting untuk mempercepat mobilisasi personel, logistik, dan peralatan berat ke titik isolasi.
“Sudah 13 hari warga terjebak dan tidak semua bisa mendapatkan makanan cukup. Dua hari mungkin aman, tapi dua minggu sangat berbahaya,” tegasnya.
Lisda menegaskan bahwa Komisi VIII, bersama BNPB, Kemensos, dan mitra kerja lainnya, akan menyalurkan bantuan tambahan untuk mendukung pemda dan relawan.
Ia memuji seluruh jajaran daerah yang telah bergerak cepat, namun menekankan perlunya intervensi lebih besar dari pemerintah pusat. “Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh kalah cepat dari bencananya,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, membenarkan bahwa akses menuju Bayang Utara hampir tidak dapat ditembus melalui jalur darat. Relawan bahkan harus berjalan kaki hingga 32 kilometer untuk membawa sembako ke permukiman terdalam.
Ia juga menyebut adanya titik kritis yang mengancam 23 rumah dengan total 1.336 jiwa akibat retakan besar yang semakin melebar. (dpr.go.id/*)
