Hadapi Ancaman Hidrometeorologi, Legislator NasDem Usulkan Kementerian Siaga Bencana
JAKARTA (10 Desember): Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan bahwa ancaman hidrometeorologi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus dipandang sebagai isu keselamatan nasional dan membutuhkan reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Kementerian Siaga Bencana.
“Cuaca buruk hidrometeorologi ini enggak ujug-ujug terjadi. Dampaknya besar, dan kita butuh komando bencana yang lebih jelas,” tegas Mori dalam diskusi daring dengan tema Potensi Ancaman Fenomena Hidrometeorologi Menjalang Libur Natal dan Tahun Baru, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/12/2025).
Mori menjelaskan bahwa BMKG telah menyampaikan peringatan tentang potensi cuaca ekstrem dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.
“Hampir seluruh apa yang disampaikan BMKG itu tingkat akurasinya di atas 95%. Tidak ada yang perlu diragukan,” ujarnya.
Namun, ia menilai respons di lapangan sering terkendala oleh rusaknya lingkungan yang tidak dapat dipetakan BMKG. Ia menyoroti kerusakan hutan sebagai penyebab utama bencana besar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra, Aceh, hingga Bima.
“Perusakan hutan itu kejahatan terorganisir yang perlu dihukum berat. Dampaknya menimpa jutaan orang, sementara yang untung hanya segelintir,” tegasnya.
Menurut Mori, kerusakan lingkungan menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya dalam sekejap. Ia mencontohkan peristiwa banjir besar Bima 2016 yang meluluhlantakkan fasilitas vital hingga menimbulkan kerugian triliunan rupiah.
Untuk memperkuat mitigasi, Mori menilai koordinasi lembaga penanggulangan bencana masih tumpang tindih, khususnya antara Basarnas dan BNPB.
“Di lapangan masyarakat nggak bisa bedain mana Basarnas, mana BNPP. Dua-duanya turun, dua-duanya bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan Kementerian Siaga Bencana yang mengintegrasikan Basarnas dan BNPB dalam satu komando langsung di bawah presiden.
“Kalau ini jadi satu, koordinasinya lebih baik, anggarannya lebih padu, dan penanganan bencana bisa lebih efektif,” jelasnya.
Di sisi lain, Mori juga mengingatkan bahwa persiapan Nataru harus mempertimbangkan lonjakan mobilitas masyarakat. Tahun ini, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 119 juta orang, meningkat signifikan dari 94,6 juta pada tahun sebelumnya.
Ia menilai kesiapan teknis kementerian terkait seperti Perhubungan, PU, Basarnas, dan BMKG sudah cukup baik. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya mobilitas dan ancaman hidrometeorologi menuntut koordinasi lebih ketat lintas lembaga dan pemerintah daerah.
Legislatiot Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa semua rekomendasi BMKG harus dijadikan pedoman utama baik bagi instansi maupun masyarakat.
“Sinyal dari BMKG sering dilupakan masyarakat. Padahal itu sangat penting dan bisa menyelamatkan nyawa,” katanya.
“Ini masalah serius. Kita perlu rumusan jelas agar keselamatan masyarakat bisa lebih dijamin,” tegasnya. (Yudis/*)
