Muslim Ayub Usulkan Pembangunan Barak Sementara untuk Korban Bencana Aceh
JAKARTA (10 Desember): Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, mendorong pemerintah untuk segera membangun barak tempat tinggal sementara bagi para korban banjir bandang yang kembali merendam sejumlah wilayah di Aceh.
Menurutnya, langkah itu menjadi kebutuhan mendesak demi memastikan seluruh proses penanganan korban berjalan lebih teratur, cepat, dan tepat sasaran. Muslim menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan evakuasi dan distribusi bantuan. Diperlukan manajemen penampungan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih data serta keterlambatan bantuan.
Kondisi memprihatinkan dialami korban bencana yang masih berada di posko-posko pengungsian seperti di masjid, kolom jembatan, tenda darurat, dan juga menumpang di rumah keluarga. Hal itu sangat mendesak direlaksasi ke barak.
“Pembangunan barak sementara sangat penting agar korban memiliki tempat tinggal yang teratur dan aman. Hal ini juga akan memudahkan pihak berwenang dalam melakukan pendataan secara terpadu serta mendistribusikan bantuan dengan lebih efisien,” ujar Muslim di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Ia menilai, setiap kali banjir bandang melanda Aceh, persoalan yang sama terus berulang, di mana warga kehilangan tempat tinggal, mengungsi secara terpencar, dan kesulitan mengakses bantuan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan logistik.
Muslim menekankan bahwa dengan adanya barak sementara yang terpusat, penanganan korban akan lebih cepat, koordinasi antar-instansi lebih mudah, dan alur bantuan dapat diawasi secara terbuka.
“Dengan barak yang terstruktur, korban lebih terorganisir dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan lebih baik. Ini bukan hanya soal hunian sementara, tetapi soal menjaga keselamatan dan martabat warga yang terdampak,” tambah legislator Partai NasDem itu.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera merespons usulan tersebut dan mulai melakukan pemetaan lokasi, perencanaan fasilitas, serta mobilisasi anggaran darurat.
Menurutnya, Aceh membutuhkan solusi yang tidak sekadar reaktif, tetapi juga sistematis dalam menghadapi bencana berulang.
Usulan ini sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rawan banjir bandang, demi memastikan warga tidak terus menjadi korban dalam siklus bencana yang sama.
“Korban butuh kepastian tempat tinggal sementara yang layak. Negara harus hadir secara nyata,” tutup Muslim. (Yudis/*)
