Pengawasan Warga Negara Asing di Bali Harus Komprehensif
DENPASAR (11 Desember): Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub meminta imigrasi dan berbagai instansi terkait mengawasi warga negara asing (WNA) di Bali secara komprehensif. Pengawasan mencakup pemeriksaan dokumen di bandara, operasi lapangan untuk razia acak, pemantauan aktivitas ilegal (seperti pekerjaan tanpa izin), dan penindakan tegas termasuk deportasi bagi pelanggar (overstay, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban).
Pernyataan tersebut menyusul adanya indikasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi Indonesia yang melarang pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan konten bermuatan asusila yang dilakukan oleh warga negara asing.
“Konten asusila yang dilakukan terduga warga negara asing jelas melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Untuk itu, pencegahan harus dilakukan terhadap WNA yang berpotensi melanggar dengan cara perkuat pengawasan,” ungkap Muslim saat Kunjungan Kerja Komisi XIII di Denpasar, Bali, Rabu (10/12/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Aceh I itu juga menuturkan, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sangat penting, dengan adanya hotline pelaporan pelanggaran WNA untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. Pasalnya, banyak WNA yang membawa dampak negatif dan menimbulkan masalah, bahkan gesekan wisman dengan warga lokal.
“Pihak imigrasi juga harus memantau apabila ada WNA yang berpotensi melanggar segera dicegah dan jika perlu tidak diperbolehkan masuk ke wilayah NKRI,” imbuh Muslim Ayub.
Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat selama Januari-September 2024 sebanyak 378 warga negara asing (WNA) dideportasi dari Bali. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2023 yakni 335 orang asing dideportasi oleh Kantor Imigrasi (Kanim) di Bali serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. (dpr.go.id/*)
